PLN Dapat Tambahan Pasokan Gas dari Tangguh

JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN akan mendapat tambahan pasokan gas dari Tangguh pada 2020 seiring muai berproduksinya Train 3 fasilitas pengolahan gas alam cair (LNG) di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Dengan itu, perusahaam kelistrikan itu bakal menikmati tambahan pasokan gas untuk menghasilkan listrik setelah mendapat pasokan Train 1 dan 2.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menyebutkan setelah Train 3 berproduksi maka produksi LNG Tangguh akan meningkat 3,8 juta ton per tahun dari 7,6 juta ton per tahun (Train 1 dan 2), sehingga jumlah produksinya menjadi 11,4 juta ton per tahun. Penambahan produksi itu diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan domestik.

"Sesuai keputusan investasi final yang sudah ditandatangani kedua belah pihak pada tahun 2016 lalu. 75 persen dari produksi Train 3 akan dialokasikan untuk PLN," ungkap Arcandra melalui keterangannya usai mengunjungi fasilitas LNG Tangguh akhir pekan lalu.

Lebih lanjut, Arcandra menjelaskan pasokan sebesar 75 persen dari produksi Train 3 untuk PLN nanti setara dengan 3.000 mega watt (MW). Sementara alokasi kargo Train 1 dan 2 untuk pembangkit listrik dan industri telah dilakukan LNG Tangguh sejak tahun 2013 dengan kemungkinan tambahan suplai ke dalam negeri.

Proyek LNG Tangguh Train 1 dan 2 di Teluk Bintuni, Papua Barat merupakan proyek migas terbesar di Indonesia saat ini. Pada 16 Juni 2017, pemerintah menetapkan LNG Tangguh sebagai obyek vital nasional dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Arcandra menambahkan saat Train 3 beroperasi nanti, pihak LNG Tangguh juga akan melibatkan sekitar 5.000 tenaga kerja yang mayoritas berasal dari masyarakat setempat.

Atasi Kendala

Selain itu, pemerintah juga terus menggenjot pembangunan jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga. Hal itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memacu diversifikasi energi. Pemerintah terus memangkas hal-hal yang menjadi kendala pembangunan jargas termasuk di tingkat daerah.

Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Ego Syarial, usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) penyaluran jargas dengan 16 Pemerintah Kota/ Kabupaten, mengakui pemerintah pusat kerap mengalami kendala dalam pembangunan infrastruktur jargas.

ers/E-10