Pemadaman Listrik
PLN Alokasikan Dana Kompensasi "Blackout" 839 Miliar Rupiah
Foto : KORAN JAKARTA/M FACHRI
USAI RAPAT DPR - Pelaksana Tugas Dirut PLN, Sripeni Inten Cahyani (tengah) usai rapat dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/8). Rapat Komisi VII DPR dengan direksi PT PLN (Persero) membahas kronologis seluruh kejadian pemadaman listrik massal yang terjadi di wilayah Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat pada Minggu (4/8).
Djoko menyampaikan kebijakan itu diambil guna menjaga keuangan perusahaan agar tidak negatif. "Makanya harus hemat lagi, gaji pegawai kurangi, kira-kira begitu," ujarnya.
Menurut Djoko, kebijakan pemotongan gaji pegawai perusahaan diambil lantaran PLN tidak boleh menggunakan dana APBN untuk kompensasi. "Kalau dari APBN ditangkap, enggak boleh. APBN itu untuk investasi. Subsidi itu dari operasi," ucap Djoko.
Djoko menjelaskan, pegawai PLN memiliki dua penghasilan, yakni P1 atau gaji dasar dan P2 atau semacam intensif berdasarkan kinerja. "P2 ini kalau berprestasi, kalau enggak, ya enggak dikasih. Kalau kaya gini nih, kemungkinan kena semua pegawai. Enggak ngebul satu semester berikutnya," kata Djoko.
Investigasi Menyeluruh
Pada kesempatan itu, Sripeni menyatakan PLN akan melakukan investigasi menyeluruh tentang terjadinya pemadaman listrik massal.
Halaman Selanjutnya....
Komentar
()Muat lainnya