Pj Gubernur Kaltim Sebut IKN Simbol Identitas Bangsa

SAMARINDA - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menegaskan Ibu Kota Negara ( IKN) Nusantara telah menjadi perhatian sentral pemerintah pusat sebagai simbol identitas bangsa dan tata kelola pembangunan Indonesia.

"IKN Nusantara sejak awal dirancang sebagai membuka akses ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan," kata Akmal Malik di Samarinda, Kamis (5/10).

Ia menambahkan IKN Nusantara juga menjadi pusat inovasi ekonomi baru, yang bisa membawa multiplier effect distribusi pertumbuhan ekonomi yang merata ke seluruh wilayah luar Jawa guna mendukung pembangunan Indonesia sentris menuju Indonesia Emas 2045.

"Kita harus bersyukur karena Kaltim akan menjadi salah satu titik bagi penyebaran kemampuan ekonomi ke wilayah Timur Indonesia," katanya.

Akmal Malik mengapresiasi langkah DPR RI yang telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara.

"Kebijakan Ini adalah momentum yang harus disambut dengan baik. Mari kita bersatu memajukan pembangunan melalui delapan sektor strategis, ini kan warisan dari Pak Isran Noor (mantan Gubernur Kaltim) yang sudah disepakati bersama," kata dia.

Ia mengemukakan delapan sektor strategis tersebut adalah sektor ekonomi dan industri, logistik dan konektivitas, SDM dan ketenagakerjaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pariwisata dan ekonomi kreatif, energi dan pertambangan, ketahanan pangan serta pengelolaan sumber daya alam.

Akmal Malik juga menyampaikan di tengah-tengah tantangan global, potensi ancaman, dan kepentingan tarik-menarik ekonomi luar negeri, Indonesia mendapatkan informasi yang memberikan angin segar bagi Indonesia dan juga Kalimantan Timur.

"Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kaltim, ayo kita menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Karena Kaltim akan menjadi salah satu penentu bagaimana Indonesia akan bertransformasi ke depan," tuturnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengembangkan konsep sistem transportasi Nasional dalam Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) mengingat wilayah ini berpotensi sebagai lintasan pergerakan orang dan barang dari Sarawak Malaysia menuju IKN Nusantara.