Pinjaman IMF Jangan Sampai Jadi Beban Baru bagi Negara Miskin

JAKARTA - Persetujuan negara-negara G20 menggunakan dana darurat anggota IMF untuk membantu negara-negara miskin diharapkan penggunaannya betul-betul efektif. Dana sebesar 650 miliar dollar Amerika Serikat (AS) itu diperuntukkan bagi negara-negara miskin dalam bentuk pinjaman berbunga rendah hingga tanpa bunga atau nol persen.

Pakar Ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang, Munawar Ismail, mengatakan

pinjaman IMF itu harus mampu memulihkan ekonomi negara-negara penerima dan tidak memberatkan mereka, apalagi sampai menjadi beban baru. "Memang yang perlu disentuh pertama dari pinjaman lunak IMF ini adalah negara miskin yang kehilangan sumber pendapatan karena kesejahteraannya sangat terganggu. Kalau tidak diberi, mereka akan mati," kata Munawar.

Dengan bunga yang rendah diharapkan tidak memberatkan mereka di kemudian hari. Apalagi, pandemi telah menghentikan berbagai aktivitas produksi, dan dunia usaha macet, sehingga kemampuan pengembalian pinjaman negara-negara miskin sangat terganggu.

Secara terpisah, Pakar Ekonomi dari Universitas Katolik (Unika) Atmajaya Jakarta, Yohanes B. Suhartoko, mengatakan penambahan dana yang diberikan akan sangat membantu negara-negara miskin.

"Hampir semua negara di dunia ini membutuhkan dana untuk pemulihan ekonomi," kata Suhartoko.

Dengan kapasitas negara miskin yang sangat terbatas, mereka bakal kesulitan bersaing dengan negara-negara lainnya mencari pinjaman karena risiko gagal bayarnya sangat tinggi. Melalui skema pendanaan multilateral atau bilateral di tengah kemerosotan ekonomi dunia juga cukup sulit.

"Dengan program recovery dari IMF, setidaknya dapat menutupi sebagian kebutuhan dana pemulihan ekonomi dan kesehatan.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Indef, Bhima Yudisthira, mengatakan kunci agar pinjaman tersebut bermanfaat secara optimal adalah menjaga agar setiap belanja tepat sasaran dan fokus pada tiga hal dalam masa pemulihan, yakni belanja perlindungan sosial, belanja kesehatan, dan belanja stimulus Usaha Mikro Kecil dan Menengah. n SB/ers/E-9