Pilpres Antiklimaks

Lazimnya sebagai sebuah kontestasi politik, publik ingin mendapatkan kejutan menjelang hari pencoblosan pemilihan presiden (pilpres) 2019. Tapi momen itu menjadi sirna saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan membatalkan penyampaian visi dan misi pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) . Gairah dan antusias publik menyambut pesta demokrasi lima tahunan itu semakin memudar setelah KPU menyatakan bahwa daftar pertanyaan debat capres-cawapres akan dikirim sepekan sebelum debat. Debat pertama akan diselenggarakan 17 Januari 2019, dan daftar pertanyaan paling lambat sampai ke tangan pasangan calon 10 Januari 2019.

Kita menghormati keputusan KPU bersama tim sukses (timses) pasangan capres-cawapres itu. Namun, kekecewaan publik atas pilihan politik KPU bersama timses itu juga tidak layak untuk diabaikan. Dalam sistem demokrasi di mana rakyat memegang kedaulatan tertinggi, sesumir dan sesumbang apa pun suara rakyat tetap harus didengarkan. Publik berharap dan ingin melihat debat capres-cawapes itu sebagai ajang adu gagasan, tarung ide, serta perang strategi.

Tetapi, semua itu kini menjadi antiklimaks. Akal sehat publik belum bisa menerima alasan-alasan yang dikemukakan KPU, termasuk alasan tidak ingin ada capres-cawapres yang dipermalukan dalam debat capres itu nanti. Logika publik adalah bila tidak ingin dipermalukan maka capres-cawapres itu harus mempersiapkan diri secara matang menjelang debat. Apalagi ini adalah ajang mencari pemimpin nasional.

Publik mengkritik kebijakan KPU yang memberikan daftar pertanyaan kepada masing-masing pasangan capres dan cawapres sepekan sebelum debat. Kebijakan KPU tersebut tidak mengakomodasi tujuan debat yang sesungguhnya, yakni sebagai sarana bagi publik untuk mengetahui kemampuan pasangan capres dan cawapresnya dalam menjawab permasalahan secara langsung.

Jika KPU memberikanatau "membocorkan" kisi-kisi pertanyaan yang akan diajukan dalam debat, itu artinya penyelenggara pemilu memberikan ruang kepada tim sukses masing-masing pasangan calon untuk menyiapkan jawaban. Maka, jawaban yang muncul saat debat adalah yang sudah dirapatkan oleh tim sukses, bukan jawaban spontanitas dari pasangan capres-cawapres. Padahal yang mau diuji itu adalah capres-cawapres yang bersangkutan.

Seharusnya, KPU tak perlu memberikan pertanyaan debat untuk dibahas terlebih dahulu oleh masing-masing tim sukses pasangan calon. Sebab, yang ingin dilihat publik adalah kemampuan masing-masing pasangan calon untuk menjawab pertanyaan secara langsung dan spontan, bukan jawaban teks yang disiapkan oleh tim sukses.

Debat calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah dalam pilkada saja tidak pakai kisi-kisi. Karena itu, aneh jika pada level pilpres malah KPU membocorkan pertanyaan-pertanyaaan yang akan diajukan kepada pasangan calon. Seharus debat pilpres ini berlangsung cair. Dengan tak adanya kisi-kisi, itu akan merangsang kandidat membuat berargumen dengan leluasa.

Kompetisi sekali dalam lima tahun ini harus secara fair. KPU sebagai penyelenggara pesta demokrasi ini harus menjadi wasit yang independen dan tidak memihak. UU Pilpres harus ditegakkan dan dilaksanakan secara tegas dan adil. KPU harus menjaga kewajaran dan kepatutan dalam berpolitik. KPU akan dikutuk sejarah jika ikut menjadi pemain.

Melalui pemilu yang jurdil, kita berharap akan lahir pemimpin yang benar-benar dikehendaki rakyat. Bukan pemimpin hasil manipulasi dan menipu suara rakyat. Kita harus mampu memberikan warisan moral yang bermartabat kepada generasi dan anak bangsa ke depan.

Eksistensi bangsa dan negara ini teramat mahal untuk dipertaruhkan ke dalam sebuah pertarungan politik yang mengedepankan kecurangan dan keculasan. Jika prosesi demokrasi yang bernama Pilpres 2019 itu dapat dijalankan dengan cara-cara etis dan bermartabat, siapa pun yang keluar sebagai pemenang menjadi tidak penting, karena sejatinya rakyatlah yang menang.