PGRI Sesalkan Adanya "Cleansing" Guru Honorer

PGRI menyesalkan adanya cleansing terhadap guru honorer karena hal ini menjadi sangat ironi karena Kementerian PAN RB sebelumnya menyatakan pengadaan calon ASN akan fokus pada kebutuhan tenaga guru.

JAKARTA - Ketua Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis (APKS), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sumardiansyah, menyesalkan adanya cleansing atau pemecatan guru honorer beberapa waktu lalu. Meski persoalan tersebut berhasil diselesaikan, dia berharap kejadian tersebut tidak terulang.

"Berdasarkan informasi terakhir para guru sekitar 141 guru honor kurang lebih sudah dikembalikan statusnya dan bisa mengajar kembali di sekolah asalnya," kata Sumardiansyah dalam Diskusi Publik PGRI, secara daring, Rabu, (24/7).

Dia menyebut, penyelesaian persoalan cleansing guru harus diikuti dengan pendataan guru yang lebih baik. Dia berharap agar kasus serupa tak muncul di daerah lainnya, sebab guru tetaplah sebuah profesi terlepas dari statusnya.

"Sehingga tidak ada perbedaan antara guru negeri, swasta, termasuk honorer. Semua berhak mendapatkan kesejahteraan, perlindungan karier, penghargaan dan peningkatan kompetensi," jelasnya.

Kesejahteraan Guru

Lebih jauh, Sumardiansyah meminta guru mesti benar-benar terdata mulai dari membuat Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) hingga masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan demikian nantinya bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dia berharap pemerintahan ke depan akan memberikan kesempatan lebih kepada guru honorer. Salah satunya diberikan peluang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Pemerintahan untuk bisa segera menuntaskan guru honorer yang ada di sekolah untuk bisa menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," katanya.

Sumardiansyah berharap pemerintah ke depan lebih memperhatikan kesejahteraan guru. Menurutnya, komitmen tersebut mesti sampai pada lahirnya kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan guru.

"Kami harap ke depan tidak ada lagi guru-guru yang menjerit karena persoalan kesejahteraan," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan, arah kebijakan pengadaan Calon ASN tahun 2024 salah satunya fokus pada pada pemenuhan kebutuhan tenaga guru. Kementerian PANRB telah menyerahkan izin formasi sebanyak 40.541 calon ASN di lingkungan Kemendikbudristek terdiri atas 15.462 CPNS dan 25.079 PPPK.

"Kita sudah membicarakan bagaimana pemenuhan ASN guru dan dosen. Kita juga bahas terkait karier guru dan dosen agar kedepannya jauh lebih menjanjikan, jelas, dan tidak rumit," ucapnya.

Dia menambahkan, melihat sebaran ASN, mayoritas ASN masih berada di pulau besar dan perkotaan, khususnya di Pulau Jawa. Karenanya pemerintah menginisiasi bagi ASN yang mendedikasikan diri di daerah 3T akan mendapatkan percepatan karier dan apresiasi lebih.

"Mencermati ini, kita sama-sama cari titik temu sehingga dosen dan guru di seluruh wilayah Tanah Air akan mendapat situasi yang lebih baik. Kariernya lebih bagus dan peningkatan kinerjanya makin optimal," terangnya. ruf/S-2