PGRI Desak Pemerintah Petakan Kebutuhan Guru Nasional

Untuk kesekian kalinya, PGRI juga meminta pemerintah melalui kementerian melibatkan PGRI dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan didasarkan pada hasil kajian mendalam dengan melibatkan PGRI. Terkait dengan penyelesaian persoalan guru non PNS pada sekolah-sekolah negeri dan swasta, PGRI meminta Kemdibud dan kementerian terkait untuk menyelesaikannya secara tuntas adil dan manusiawi.

"Begitu juga Uji Kompetensi Guru (UKG), baiknya hanya ditujukan untuk pemetaan dan tidak dijadikan dasar untuk memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG) maupun sebagai syarat untuk mengikuti PPG yang dibiayai oleh negara. "Kami berharap rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintahan Jokowi-JK sebagai bagian dari upaya penyelesaian persoalan guru," tegas Unifah.

Krisis Guru Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Sopan Andrianto, memperkirakan DKI Jakarta akan mengalami krisis guru pada 2022, menyusul banyaknya guru yang akan pensiun dalam lima tahun ke depan. "Jakarta akan mengalami kekurangan guru di 2022 karena banyak yang pensiun," jelasnya.

Untuk diketahui, saat ini pemerintah masih menetapkan status moratorium untuk perekrutan guru PNS. "Jika tidak dipikirkan solusinya maka akan terjadi krisis guru," imbuh Sopan. Ia memaparkan, setiap tahunnya ada sekitar 2.000 guru yang pensiun. Namun, jumlah guru yang ada tidak bertambah, "Kami berharap kran perekrutan guru segera dibuka," pintanya.

Secara terpisah, Sekretaris Umum PP Persatuan Islam (Persis), Haris Muslim, mengatakan Indonesia juga kekurangan guru Agama yang jumlahnya mencapai 21 ribu. "Ini sangat ironis. Indonesia negeri mayoritas muslim kekurangan guru agama sebesar itu," ujarnya. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama mengumumkan terjadi kekurangan 21.000 guru agama Islam.
Halaman Selanjutnya....