Petugas Dishub Sering Jadi Biang Kemacetan Ibu Kota

JAKARTA - Sebab kemacetan Jakarta ternyata dituduhkan kepada para petugas Dinas Perhubungan (dishub). Mereka sering menghentikan kendaraan untuk diperiksa, meski kondisi tengah macet. Tuduhan ini sampaikan Ketua DPRD Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, Kamis (6/7).

"Kegiatan Dishub di lapangan justru kerap menimbulkan kemacetan karena mereka kerap memberhentikan kendaraan seenaknya di saat kondisi lalu lintas sedang padat," tandasnya. Dia minta Kepala Dishub, Syafrin Liputo, agar anggotanya di lapangan jangan celelekan. "Mereka sok cegat-cegat mobil orang. Akhirnya apa yang terjadi? Macet lagi," kata Prasetyo saat memberi sambutan dalam Diskusi Grup Terfokus (Focus Group Discussion/FGD) mengatasi kemacetan Jakarta.

Menurut Prasetyo, pemeriksaan surat kendaraan bisa dilakukan di beberapa titik dan dalam kondisi tertentu yang tidak memicu kemacetan. Tidak hanya itu, petugas juga diharapkan melakukan pemeriksaan dengan ramah dan humanis. Prasetyo juga menyinggung pengembang perumahan yang kerap menutup akses jalan umum.

Hal tersebut menyulitkan kendaraan yang ingin lewat ketika kemacetan terjadi di jalan utama. "Mohon maaf mungkin di sini ada pengembang. Ini seenaknya dia saja. Dia tutup jalan. Kita tidak bisa lewat. Akhirnya apa yang terjadi? Jalan protokol lagi yang dikejar. Ya macet, Pak," ujarnya. Ketua Dewan berharap dalam pertemuan ini tercipta solusi tepat untuk menangani kemacetan Jakarta yang semakin parah.

Masukan

Dalam FGD tersebut, Syafrin Liputo menyebut perlu usulan baru untuk meningkatkan kinerja lalu lintas Ibu Kota karena kemacetan sudah menjadi salah satu problem masalah utama Jakarta. "Pemberlakuan strategi atasi kemacetan, tidak selamanya dapat menekan angka kemacetan Ibu Kota. Maka, perlu usulan baru dan evaluasi kebijakanuntuk meningkatkan kinerja lalu lintas," jelasnya.

Dia memberi contoh, salah satu upaya yang sudah diterapkan guna mengatasi kemacetan Jakarta, antara lain Transport Demand Management (TDM), upaya membudayakan penggunaan angkutan umum. Konsep TDM tersebut terdiri dari layanan angkutan umum terintegrasi dan kemudahan pengguna angkutan umum.

Sedangkan strategis push (strategi dorongan) yang diterapkan antara lain low emission zone (zona emisi rendah), juga disinsentif parkir kendaraan pribadi dan pemberlakuan kawasan ganjil genap. Lebih lanjut, Syafrin menyebut bahwa pelaksanaan diskusi ini untuk menghimpun dan mendistribusikan saran, tanggapan, serta masukan berbagai pihak. Ada pakar, praktisi, akademisi, dan hadirin. "Hasilnya diharapkan dapat mempertajam upaya menangani kemacetan Jakarta," katanya.

Bertahap

Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menuturkan mengatasi kemacetan dilakukan secara bertahap. "Kemacetan diselesaikan secara bertahap. Tidak bisa solusi besok pagi selesai, lalu tidak macet lagi. Itu tidak bisa," kata Heru. Heru perlu diingatkan bahwa Jakarta sudah bertahun-tahun macet, bukan baru kemarin.

Heru menyebut Pemprov dan DPRD terus bersinergi dan berusaha untuk sama-sama menyelesaikan kemacetan Ibu Kota, minimal mengurangi dulu. Pelaksanaan diskusi itu sendiri ini, kata Heru, digelar karena banyaknya keluhan masyarakat soal kemacetan Jakarta.

"Beberapa hari ini tol dari Puri Indah ke Tomang padat sekali. Namun, tidak ada petugas atau penyelesaian," ujar salah satu pengguna tol asal Kelapa Dua, Tangerang, Putranto (40). Dia mengeluh karena untuk mencapai Tomang, dari Puri selalu mampet. Belum lagi jalan-jalan Jakarta yang harus dia lalui sebelum sampai kantor di kawasan Senen, Jakarta Pusat.