Petani Desa Mekarwaru Garap Perhutanan Sosial

INDRAMAYU - Kelompok Tani Desa Mekarwaru, Indramayu, Jawa Barat, mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengelola lahan Perhutani seluas 100 hektare lewat skema Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).

"Di lahan tersebut akan dikembangkan usaha-usaha pertanian, perikanan, peternakan, dan agrowisata dengan sistem manajemen corporate farming yang tetap memperhatikan dan menjaga prinsip-prinsip pelestarian lingkungan," kata Ketua Poros Jokowi untuk Desa (Pojok Desa), Syaiful Bahari, saat syukuran atas terbitnya Surat Keputusan KLHK terkait IPHPS di lahan Perhutani di Desa Mekarwaru, Gantar, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (4/7).

Kegiatan tersebut diadakan bersama DPP Petani Nasdem, aktifis reforma agraria, pendamping desa perhutanan sosial dan anggota kelompok Tani Wana Baru Mandiri.

Syaiful menjelaskan, di lahan 100 hektare (ha) tersebut akan dikembangkan usaha pertanian yang dikerjakan secara bersama-sama oleh 80 anggota kelompok Tani Wana Baru Mandiri dengan didampingi pendamping perhutanan sosial dari Pojok Desa.

Ia menambahkan, para petani dibagi dalam kelompok berdasarkan jenis usaha meliputi tanaman sengon sebagai tanaman hutan/tegakkan seluas 50 ha, tanaman buah-buahan seperti mangga indramayu, harum manis, gincu di atas lahan 30 ha, serta unit usaha holtikultura, perikanan, peternakan, agrowisata dan pembibitan tanaman dengan mengoptimalkan luas 20 ha dari total 100 ha luasan lahan IPHPS Desa Mekarwaru.

18.500 Bibit

Pada masa tanam 2019 akan ditanam 18.500 bibit tanaman sengon di atas lahan 10 ha yang pengadaan bibit pohonnya berasal dari Perhutani, karena bibit sengon milik Perhutani sudah bersertifikat. Pada pertengahan tahun ini sampai akhir tahun 2018 sedang dilakukan persiapan lahan seperti land clearing, pembuatan embung, pembuatan jalan kebun, penataan dan penguatan organisasi kelompok tani, pengajuan kerja sama dengan beberapa private sector, BUMN, off taker, kementerian, dan intansi pemerintah terkait pengadaan bibit, pupuk, alat-alat pertanian dan lain-lain.

"Kebijakan pemerintahan Jokowi-JK dalam memilih jalan membangun Indonesia dari pinggiran/desa dengan cara memperkuat desa sebagai bagian dari wilayah kesatuan Republik Indonesia melalui kebijakan Reforma Agraria dan Program Perhutanan Sosial adalah pilihan brilian," ujar Syaiful.

Syaiful mengatakan reforma agraria dan Perhutanan Sosial adalah jalan terbaik dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi di perdesaan.

Karena itu, langkah Presiden Jokowi melalui kebijakan perhutanan sosial untuk mempercepat pembangunan perdesaan merupakan pilihan tepat memutus lingkaran kemiskinan dari akarnya. yok/E-3