Peserta Perlu Waktu Lebih Lama untuk Kampanye

Pada 2019, durasi masa kampanye 6 bulan 3 minggu, menurutnya, terdapat ribuan tempat pemungutan suara (TPS) yang surat suara atau kotak suaranya tidak sampai pada hari H. Keterlambatan tersebut mengakibatkan dilakukan pemilu susulan. "Ini yang menjadi pertaruhan kami," kata Pramono.

Sementara itu, menurut anggota Dewan Perludem, Titi Anggraini, akan lebih bijak apabila pemerintah menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold daripada mempersingkat durasi kampanye. "Pilihan menghapus ambang batas pencalonan presiden lebih bijaksana guna meredam potensi dan residu keterbelahan masyarakat," ucap Titi.

"Masa kampanye sebenarnya hilirnya saja. Ada hulunya yang lebih strategis untuk diambil langkah-langkah terobosan oleh pembuat undang-undang dan pembuat keputusan," katanya. Apabila para pembuat keputusan mempersingkat masa kampanye, maka KPU dan pemerintah harus memfasilitasi sosialisasi pemilu secara berimbang agar tidak terjadi kampanye di luar jadwal.

Secara ilmiah, tutur Titi melanjutkan, semakin pendek durasi masa kampanye, maka kecenderungan peserta pemilu dan calon legislatif untuk melakukan kampanye di luar jadwal akan semakin besar.
"Siapkah kita dan pengawas pemilu dengan risiko ini?" tanya dia.