Perusahaan Global Diajak Berpartisipasi dalam Menekan Perubahan Iklim

» Kerja sama global penting dalam meningkatkan keamanan energi tingkat konsumen.

» Investasi asing yang masuk ke Indonesia juga harus melakukan transfer teknologi.

JAKARTA - Pertemuan Task Force Energy, Sustainable, and Climate Business 20 (B20) mengajak perusahaan-perusahaan global agar turut berpartisipasi dalam melahirkan kebijakan yang akan ditindaklanjuti pada Presidensi G20 Indonesia.

Manager Policy Task force ESC B20, Oki Muraza, dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Kamis (10/3), menyatakan bahwa B20 terus mendorong terciptanya kebijakan untuk menekan perubahan iklim, penggunaan energi bersih, dan penurunan emisi karbon.

Dalam rapat yang digelar Kelompok Kerja Energi itu menghasilkan tiga rekomendasi kebijakan dan 14 rekomendasi tindakan yang kembali dibahas dan akan dilanjutkan dengan diskusi dan umpan balik dari semua co-chair yang hadir.

Oki yang juga Senior Vice President Research Technology and Innovation PT Pertamina (Persero) itu mengatakan ketiga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari pertemuan B20 adalah meningkatkan kerja sama global dalam mempercepat transisi ke penggunaan energi yang berkelanjutan dengan mengurangi intensitas karbon dari penggunaan energi melalui berbagai jalur.

Rekomendasi selanjutnya meningkatkan kerja sama global untuk memastikan transisi yang adil, teratur, dan terjangkau menuju penggunaan energi yang berkelanjutan di seluruh negara maju dan berkembang.

Selain itu, dia juga mengatakan pentingnya kerja sama global dalam meningkatkan keamanan energi tingkat konsumen dengan meningkatkan akses dan kemampuan untuk mengonsumsi energi yang bersih dan modern.

"Ini merupakan kebijakan dari apa yang sudah dikembangkan. Kami menentukan serangkaian tindakan yang diperlukan untuk memungkinkan negara-negara B20 dan G20 untuk melaksanakan rekomendasi kebijakan kami," jelas Oki.

Rekomendasi itu dapat dijadikan beberapa masukan untuk tindakan kebijakan yang sejalan antara satu dan yang lainnya. "Kami percaya rekomendasi yang ada saat ini dapat mewakili niat kami untuk merekomendasikan kebijakan yang relevan di bidang lain yang menggunakan isu keberlanjutan energi dan perubahan iklim," kata Oki.

Sementara itu, Deputy Chair Task force ESC B20, Agung Wicaksono, mengatakan semua rekomendasi yang ada masih bisa menyesuaikan dan dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan seiring dengan proses berjalannya gugus tugas ESC B20. "Ini merupakan harapan kita semua untuk bisa menangani dan menggabungkan beberapa masukan secara kolektif menuju hasil yang efektif dan dapat ditindaklanjuti, terlebih rekomendasi ini mewakili kepentingan komunitas B20," kata Agung.

Penguasaan Teknologi

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan sepakat dengan renewable energi termasuk soal penguasaan teknologi.

Dia berharap agar investasi asing yang masuk ke Indonesia juga harus melakukan transfer teknologi, bahkan itu menjadi keharusan.

"Kita welcome saja dengan investasi asing, apalagi investasi yang riil. Bangun industri di beberapa sektor seperti energi. Namun yang harus dipertimbangkan kepentingan nasional tetap harus yang utama," kata Esther.

Dalam pembuatan kontrak, Indonesia harus belajar pada Tiongkok. Investor asing berbondong bondong ke Tiongkok, tetapi negara tersebut bisa memperoleh benefit dan menjadi negara maju. Hal itu karena salah satu klausul kontraknya, mereka mengharuskan investor asing untuk melakukan transfer knowledge dan transfer teknologi agar ke depan tidak perlu lagi mengimpor termasuk teknologi energi bersih.

Sementara itu, Pakar Ekonomi dari Universitas Surabaya (Ubaya), Bambang Budiarto, mengatakan kebijakan kelompok kerja B20 harus mampu merangkul semua pihak yang memiliki agenda dan kepentingannya masing-masing.

"Seakan berpacu dengan waktu untuk sampai pada November 2022 saat Presidensi G-20. Policy task force ini harus mampu merangkul semua stakeholder, baik stakeholder internal maupun eksternal, ataupun stakeholder langsung dan juga tidak langsung. Masukan dari beragam kelompok dengan kepentingan yang berbeda ini sudah pasti kadang menimbulkan ketidaknyamanan salah satu pihak. "Tapi itu lebih baik daripada muncul masalah EBT di belakang hari," kata Bambang.