Pertumbuhan Berkualitas Masih Jauh dari Harapan

>> Bergantung pada konsumsi domestik, pertumbuhan dinilai tidak berkualitas.

>> Pertumbuhan 2019 masih flat, sama seperti pertumbuhan 2018 sekitar 5,1 persen.

JAKARTA - Target pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,3 persen yang dicanangkan pemerintah dinilai sulit tercapai karena ketidakpastian ekonomi global bakal menghambat sumber pertumbuhan eksternal, seperti investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) dan ekspor.

Selain itu, pertumbuhan tahun depan juga diperkirakan belum mencerminkan pertumbuhan berkualitas. Sebab, hanya mengandalkan konsumsi dalam negeri dan pemerintah sebagai motor pertumbuhan. Padahal, konsumsi tersebut sebagian besar berasal dari impor, terutama pangan dan barang konsumsi, sehingga minim penyerapan tenaga kerja.

Ekonom Indef, Eko Listiyanto, mengemukakan apabila pemerintah hanya mengandalkan konsumsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maka hal itu jelas tidak berkualitas. Sebab, pertumbuhan hanya bergantung pada konsumsi rumah tangga dan pemerintah.

Pertumbuhan dinilai berkualitas apabila mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja, mendorong pemerataan kesejahteraan, dan mengurangi kemiskinan.

"Kalau mau berkualitas ya dari investasi yang melaju kencang. Itu pada akhirnya juga akan mendorong kenaikan konsumsi, bukan sebaliknya. Kalau konsumsi naik, investasi belum tentu akan ikut naik, karena bisa saja konsumsinya dari impor," kata Eko, di Jakarta, Jumat (25/1).

Selama ini, konsumsi rumah tangga selalu menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada 2017, porsi konsumsi domestik itu dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 56,13 persen. Pada kuartal III-2018, konsumsi rumah tangga menyumbang 55,26 persen terhadap PDB. (Lihat infografis).

Sebelumnya dikabarkan, perekonomian Indonesia pada 2019 masih dihantui ketidakpastian global yang berasal dari kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (AS), perang dagang AS-Tiongkok, dan perlambatan perekonomian dunia.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan akan menjaga tingkat konsumsi rumah tangga agar ekonomi Indonesia tetap terjaga dan tidak terdampak ketidakpastian global.

"Kan presiden memang fokusnya seperti itu, karena antisipasi dari pertumbuhan ekonomi dunia melemah. Itu berarti sumber pertumbuhan yang berasal dari eksternalnya diperkirakan akan melemah, ekspor impor dalam hal ini," kata dia, Kamis (24/1).

"Jadi, kita harus konsentrasi pada domestic demand kita, terdiri dari konsumsi, investasi dan pemerintah," imbuh Menkeu.

Menurut Eko, jika pemerintah ingin mendorong konsumsi seharusnya kebijakan lebih diarahkan untuk membuat ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja. Sebab, dari lapangan kerja tersebut masyarakat akan mendapatkan pendapatan, kemudian berbelanja.

"Itulah konsumsi. Kalau kebijakannya menyentuh pada aspek menjaga konsumsi, tapi tidak punya target yang jelas, misalnya berapa tenaga kerja yang mau diserap tahun ini, itu berarti tanda tanya, konsumsi mana yang mau dijaga? Apakah itu konsumsi produktif, atau sekadar menggelontorkan bantuan sosial," jelas dia.

Dia menilai jika kenaikan daya beli dan konsumsi lebih banyak didorong oleh bantuan sosial maka secara kualitas rendah.

Target Pertumbuhan

Sementara itu, sejumlah kalangan memperkirakan target pertumbuhan 2019 sulit tercapai.

Kepala Ekonom Standard Chartered Bank Indonesia, Aldian Taloputra, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini masih flat atau hampir sama dengan pertumbuhan 2018 yang diprediksi mencapai 5,1 persen.

Menurut dia, dengan pertumbuhan ekonomi yang masih dominan didorong oleh konsumsi, daya beli masyarakat masih bisa terjaga. Salah satu penyebabnya, harga-harga yang relatif stabil dan tidak dinaikkannnya harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah.

Sedangkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), beberapa waktu lalu, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi ini hanya akan mencapai 5,2 persen karena terhambat oleh ketidakpastian global.

Anggota Dewan Komisioner LPS, Destry Damayanti, mengatakan konsumsi masih akan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi dalam negeri tahun ini. Belanja pemerintah dan investasi asing langsung, berada di peringkat dua dan tiga.

Menurut dia, FDI tahun ini akan stagnan karena agenda politik nasional akan membuat investor asing ragu berinvestasi, sebelum ada kepastian hasil pemilihan presiden pada semester II.ahm/Ant/WP