Pertemuan IMF-WB Angkat Perekonomian Bali

Jakarta - Pemerintah optimistis pertemuan tahunan dua lembaga kreditor global, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (WB) di Provinsi Bali pada Oktober mendatang berdampak positif pada perekonomian daerah setempat.

"Kalau mengikuti pola seolah-olah tidak ada IMF-WB, kami perkirakan pertumbuhan ekonomi Bali hanya 5,9 persen. Dengan adanya IMF-WB, akan bertambah 0,64 persen, sehingga kami perkirakan, pertumbuhan ekonomi Bali pada akhir 2018 menjadi 6,54 persen," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertajuk Menakar Dampak IMF-WB di Jakarta, Senin (17/9).

Bambang menjelaskan tambahan pertumbuhan ini berasal dari pertumbuhan sektor konstruksi 0,26 persen, pertumbuhan sektor lain-lain 0,21 persen, pertumbuhan sektor hotel 0,12 persen, dan pertumbuhan sektor makanan dan minuman 0,05 persen.

Dampak tidak langsung lainnya dari penyelenggaraan AM IMF-WB 2018 kenaikan nilai PDRB riil 894 miliar rupiah pada 2018, untuk menambah secara keseluruhan PDRB riil Bali sebesar 1,2 triliun rupiah pada periode 2017-2019.

Dia menambahkan keuntungan ekonomi ini berasal dari kegiatan tahapan penyiapan infrastruktur dengan investasinya 3 triliun rupiah, pengeluaran belanja dari wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara mencapai 1,1 triliun rupiah serta penyelenggaraan acara pertemuan.

Total pertemuan tahunan IMF-WB ini, kata Bambang, memberikan dampak kepada perekonomian sebesar 7,8 triliun rupiah sepanjang 2017-2018, antara lain terdiri dari kegiatan konstruksi infrastruktur dan penyiapan kawasan wisata 3 triliun rupiah, hotel dan akomodasi 900 miliar rupiah dan perdagangan 800 miliar rupiah.

Usulan Indonesia

Pada kesempatan sama, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, selaku Ketua Panitia Nasional dalam forum AM IMF-WBG 2018, menyatakan Indonesia akan mendorong pembahasan strategi global untuk mendorong pembangunan infrastruktur di negara berkembang dan human capital dalam konferensi tahunan tersebut.

Terkait upaya mendorong pembangunan infrastruktur, Luhut menekankan secara khusus pada hal terkait urbanisasi. Mengingat, kata dia, banyak negara berkembang termasuk Indonesia saat ini mengalami proses urbanisasi yang sangat pesat.

"Kondisi itu harus didukung dengan ketersediaan layanan publik untuk menjadikan wilayah urban sebagai kawasan yang layak huni dan memiliki potensi ekonomi untuk menyerap lapangan kerja," katanya.

Sementara itu terkait pembahasan human capital, Menko Kemaritiman menekankan kaitan pada kondisi di era disruption dari perkembangan ekonomi digital saat ini. Yakni, bagaimana menyiapkan generasi muda untuk dapat bersaing di era ekonomi digital.

bud/E-10