Pertanian dan Perikanan Dibangun

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas Akselerasi Penguatan Ekonomi di Sektor Pertanian dan Perikanan, Selasa (10/12), memberikan tiga catatan untuk sektor pertanian dan perikanan agar dapat menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia. Catatan pertama, selama ini hanya fokus pada upaya peningkatan produksi pertanian dan perikanan di on farm (proses budi daya), tidak pernah menyentuh off farm (penjualan hasil budi daya) terutama pascaproduksi.

Menurut Presiden, petani dan nelayan perlu keluar dari aktivitas on farm menuju ke off farm dengan memberikan nilai tambah aktivitas usaha tani dan perikanan melalui pengolahan produk pertanian dan perikanan maupun pengembangan usaha berbasis pertanian dan perikanan.

Catatan kedua, untuk masuk ke off farm, para petani dan nelayan perlu skema pembiayaan dan juga mendapatkan pendampingan. Presiden mengungkapkan pemerintah sudah memiliki skema kredit usaha rakyat (KUR) yang plafon anggarannya untuk 2020 akan menjadi 190 triliun rupiah dengan bunga hanya 6 persen.

Bahkan, Presiden sudah memerintahkan agar KUR didesain dengan skema-skema khusus per klaster sehingga sesuai kebutuhan grace period (masa tenggang), produksi klaster pertanian maupun perikanan. Tapi, pembiayaan tersebut harus diikuti dengan pendampingan baik dalam pengelolaan keuangan, membuat kemasan yang baik, pengemasan yang baik, branding baik, dan juga pemasaran yang baik.

Catatan ketiga, harus mulai mendorong petani yang masuk usaha mikro, kecil, dan menengah bergabung atau berkolaborasi dalam kelompok-kelompok atau korporasi besar sehingga memiliki economic scale yang besar atau skala ekonomi yang besar.

Tujuannya adalah agar dalam korporasi nanti, petani dan nelayan bisa lebih efektif dalam mendapat bahan baku, mengakses modal kerja dan investasi, dan melakukan upaya untuk memasarkan produk mereka agar bisa masuk ke supply chain nasional maupun global.

Catatan Presiden Jokowi tersebut karena pertanian dan perikanan memiliki peran penting dan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Jadi, bukan hanya menjadi penyedia bahan pangan bagi 260 juta lebih penduduk Indonesia, tapi juga karena mampu menampung tenaga kerja yang besar dan memiliki kontribusi besar dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan menekan angka kemiskinan.

Catatan Presiden tentang pertanian dan perikanan tersebut patut diapresiasi di tengah pelambantan ekonomi global. Sebab, pemerintah mulai menyadari bahwa pertanian dan perikanan adalah jalan keluar mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi.

Untuk itu, pemerintah bersama swasta mesti bersinergi mendorong kenaikan produktivitas pertanian pangan nasional, sehingga bisa mendukung program substitusi impor sekaligus mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia.

Terpenting lagi, pemerintah menyadari bahwa substitusi impor pangan sebenarnya mudah karena pelaku produksinya masih banyak, tanah banyak, cuma perlu dukungan political will berupa insentif fiskal maupun moneter

Namun, untuk menumbuhkan industri substitusi impor pemerintah perlu memastikan impor bisa dikurangi secara bertahap sehingga memudahkan investor agroindustri untuk membuat perencanaan bisnis. Selain itu juga diperlukan kontribusi BUMN untuk mengurus hilirisasi pertanian yang masih gagal dilakukan swasta.

Lebih dari itu, pemerintah mesti menghentikan kebiasaan menumpuk utang untuk kegiatan nonproduktif, seperti impor bahan pangan, dan membayar bunga berbunga obligasi rekapitalisasi perbankan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sudah berlangsung selama belasan tahun.

Sebab, selama pemerintah mempertahankan perilaku tidak produktif dalam menggunakan pinjaman maka Indonesia akan sulit keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah-bawah (lower-middle income trap).