Pertamina Keberatan Putusan Blok Corridor

JAKARTA - Keputusan Pemerintah yang memperpanjang kontrak pengelolaan Blok Corridor kepada kontraktor eksisting, ConocoPhillips dipandang para Serikat Pekerja PT Pertamina menganggu rencana integrasi bisnis hulu-hilir minyak nasional.

Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar menegaskan keputusan tersebut bakal menyandera Pertamina dalam pengelolaan Blok Rokan karena ketergantungan supply gas dari Blok Corridor, yang mana supply gas tersebut amat vital dalam operasional Blok Rokan dan Kilang Dumai. "Padahal, jika 100 persen diberikan ke Pertamina akan tercipta integrasi bisnis migas dari hulu ke hilir," tegasnya di Jakarta, Selasa (23/7).

Saat ini Blok Corridor menyumbang sekitar 17 persen dari total produksi gas di Indonesia, hingga April 2019, produksi gas Lapangan Grisik, Blok Corridor, mencapai 1.028 juta standar kaki kubik per hari/MMSCFD (1 BCF per hari).

Dengan diberikannya hak pengelolaan blok Corridor ke ConocoPhillips maka rencana Pertamina untuk meningkatkan porsi negara dalam produksi migas nasional terhambat. Saat ini komposisi Pertamina terhadap produksi migas baru 24 persen, baru akan menjadi 60 persen saat Blok Rokan dikelola Pertamina pada tahun 2021.

Jika ditambah blok Corridor bisa meningkat lebih dari 60 persen. "Artinya, negara menguasai sumber daya alam (SDA)-nya demi menjamin ketahanan energi. Kami minta pemerintah batalkan keputusan diberikannya penggelolaan Blok Corridor ke perusahaan asing,"tegas Arie.
Halaman Selanjutnya....