Persidangan Yingluck Segera Berakhir

BANGKOK - Persidangan terhadap mantan Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra, terkait skandal penggelembungan skema subsidi beras dilaporkan akan segera berakhir. Dua pekan lagi, pengadilan Thailand akan mengelar sidang putusan final atas nasib Yingluck yang digulingkan dari kekuasaan oleh militer pada 2014 lalu.

Jika dinyatakan bersalah atas tuntutan kelalaian terkait skema subsidi beras itu, maka Yingluck terancam hukuman 10 tahun penjara.

Pada Jumat (7/7) kemarin, Yingluck terlihat menghadiri sidang terakhir di pengadilan Bangkok yang memperkarakan keterlibatannya dalam skandal yang dianggap merugikan negara itu. Kehadiran Yingluck di pengadilan, dielu-elukan para pendukungnya. Mereka berteriak-teriak menyerukan dukungan terhadap perempuan mantan PM Thailand itu.

"Ada sekitar 500 pendukung Yingluck berkumpul di luar pengadilan pada Jumat kemarin. Mereka datang dan berkumpul sambil membawa papan bertuliskan 'Perdana Menteri yang Kita Cintai', sambil berteriak 'Lawan, lawan'," demikian keterangan polisi Bangkok.

Atas tuntutan kelalaian, Yingluck menyatakan dirinya tak bersalah. Baik Yingluck maupun oposisi mengatakan bahwa persidangan atas skandal skema subsidi beras itu bermotif politik dengan tujuan menekan gerakan populis yang selalu memenangkan pemilu sejak 2001. Namun gerakan populis saat ini ditentang oleh pemerintahan militer serta kelompok elite konservatif Thailand.

"Saya mempercayai itikad baik dari saksi mata yang kami hadirkan dalam persidangan kasus ini. Dukungan dari kalian merupakan karakteristik loyalitas yang kuat dari warga Thailand," kata Yingluck kepada para penyokongnya di luar pengadilan.

Ujian Politik

Sementara itu para pengkritik menyatakan persidangan skandal skema subsidi beras ini akan jadi ujian politik bagi pemerintahan militer yang berkuasa sekarang ini. Saat berkuasa pada 2014 lalu, pemerintah militer berjanji akan menuntaskan segala bentuk korupsi tanpa pandang bulu.

Skema subsidi beras sendiri amat populer di mata warga pinggiran Thailand yang sebagian besar adalah petani. Subsidi beras sendiri pertama kali diperkenalkan sejak pemerintahan PM Thaksin Shinawatra, kakak laki-laki dari Yingluck.

Di era pemerintahan Yingluck, beras petani dibeli negara dengan harga 50 persen lebih tinggi dari harga pasaran. Sebelumnya skema subsidi ini berhasil mendongkrak popularitas Yingluck hingga meraih kemenangan pada pemilu 2011 dan menjadikan dirinya sebagai perdana menteri perempuan pertama Thailand.

Sayangnya tak semua warga Thailand yang menikmati skema subsidi beras ini sehingga muncul protes-protes tiada henti yang menentang Yingluck, sehingga akhirnya ia digulingkan dari kekuasaan lewat sebuah kudeta.

Kemudian skema subsidi beras juga mengakibatkan Thailand kehilangan "mahkota" sebagai negara pengekspor beras terbesar dunia. Stok beras pemerintah yang amat banyak, mengakibatkan jatuhnya harga beras. Kementerian Perdagangan Thailand menyebutkan sejauh ini pemerintah militer hanya berhasil menjual 18 juta ton beras yang dibeli dari petani yang menikmati skema subsidi beras. Rtr/I-1