Persebaran Hoaks Jadi Tantangan Penyelenggara Pemilu

JAKARTA- Penyebaran hoaks menjadi tantangan penyelenggara pemilu mendatang. Maka, penyelenggara pemilu terpilih nanti baik komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus benar-benar kompeten dan otonom. "Mereka harus punya keberanian melakukan terobosan," kata Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, di Jakarta, Selasa (28/12).

Menurut Titi, komisioner pemilihan hasil seleksi nanti diharapkan benar-benar pribadi-pribadi yang mampu berinovasi dan melahirkan terobosan. Hal ini penting guna merespons dan mengurai kompleksitas penyelenggaraan pemilu serta pilkada serentak tahun 2024. Apalagi makin banyak penyebaran hoaks politik atau pemilu.

"Karena itu sangat penting bangsa ini memiliki penyelenggara pemilu dengan paradigma inklusif di tengah situasi post truth dan polarisasi politik yang membelah. Hal ini agar orientasi pelayanan penyelenggara pemilu maksimal dan adil bagi semua pemangku kepentingan," ujarnya.

Titi menambahkan, kompleksitas teknis dan problematika pada Pemilu 2019, sangat mungkin juga akan terjadi pada pemilu 2024 nanti. Ini belum lagi jika bicara beban kerja penyelenggara pemilu. Sementara itu, terobosan dan inovasi kepemiluan sepenuhnya mengandalkan inovasi penyelenggara lewat peraturan KPU atau Bawaslu. Di sisi lain, peraturan KPU atau Bawaslu banyak keterbatasan.

"Oleh karena itu, KPU dan Bawaslu terpilih diharapkan bisa otonom dalam mengambil keputusan sebagai penyelenggara, tanpa meninggalkan konsultasi dan pelibatan para pemangku kepentingan pemilu. Dia berharap, penyelenggara yang baru juga mampu membangun jejaring global untuk melaksanakan praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemilu. Kemudian berdasarkan keluasan pengetahuan kepemiluan, mereka juga memerankan diplomasi demokrasi internasional untuk mengukuhkan kualitas demokrasi Indonesia di mata dunia," tuturnya.
Halaman Selanjutnya....