Pers Ikut Bantu Bangun Bangsa

Pemberitaan media yang akurat dan berimbang berdampak bagi pembangunan berbagai sektor di Tanah Air.

JAKARTA - Tidak dipungkiri bahwa dampak sebuah pemberitaan sangat besar dalam mendorong pembangunan di Tanah Air, untuk ini media diharapkan memberikan kontribusinya pada berita-berita yang berimbang, positif dan mempertimbangkan faktor dampak buruknya dari berita tersebut.

Direktur Eksekutif Indonesia New Media Watch, Agus Sudibyo mengatakan hal itu pada diskusi yang diadakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya tentang 'Optimalisasi Kompetensi Wartawan dan Peran PWI dalam Pemberitaan Pembangunan Nasional' di Jakarta, Selasa (24/4).Agus mencontohkan terkait pemberitaan bencana Gunung Agung di Bali, di mana hampir semua media menuliskan tentang kondisi kegentingan, masyarkat mengungsi, daerah dampak letusan dan lain-lainnya.

Sehingga membentuk opini ke seluruh dunia bahwa Bali tidak aman untuk dikunjungi. "Akibatnya, dampak yang sangat dasyat dari pemberitaan tersebut industri pariwisata di Bali menjadi terpuruk, wisatawan membatalkan kunjungan ke Bali dan mengalihkanya ke Pukket dan Pataya. Lalu hasil dari pemberitaan tersebut menjadi korbannya adalah masyarakat para pelaku wisata yang kehilangan mata pencariannya," katanya.

Diakui Agus, bahwa dengan menuliskan berita tersebut tidak salah karena sesuai dengan fakta yang ada, terlebih lagi di alami demokrasi dengan kebebasan pers yang melindungi setiap wartawan. Akan tapi hendaknya media massa dalam menulis sebuah berita atau artikel ikut mempertimbangkan kaidah-kadiah dampak sosial yang akan ditimbulkan.

Sebab, katanya, jika dilihat dampak dari pemberitaan tersebut, maka yang akan menikmatinya adalah negara lain yang mendapatkan kunjungan wisatawan karena mereka membatalkan kunjungannya ke Bali sedangkan yang menderita adalah para pelaku Industri pariwisata di negara kita. Agus membandingkan dengan media di Thailand yang mempunyai aturan yang disebut Tourist Friendly Journalism.

Dengan pemberitaan yang ramah terhadap pariwisata, maka negara ini sangat cepat mengatasi pemberitaan negatif yang ada di sana, sehingga tidak berdampak terhadap pariwisata. Ditegaskan oleh Agus bahwa kebebasan pers tidaklah berdiri sendiri namun berdampingan dan harus mempertimbangkan kepentingan publik, kesejahteran rakyat, kemanusian, kemakmuran bersama, kedaulatan nasional, hak azasi manusia, perdamaian dan etika serta norma lainnya.

Institusi Edukasi

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Media Massa, Gun Gun Siswadi mengatakan, media merupakan institusi edukasi publik yang sangat potensial untuk membangun dan membentuk karakter bangsa serta prilaku warga ke arah positif. "Di tengah derasnya arus informasi, saat ini masyarakat mengalami kelebihan informasi.

Sehingga mereka tidak dapat membedakan mana informasi yang baik dan kurang baik. Karenanya media diharapkan dapat memberikan informasi yang positif sehingga tidak terjadi hal-hal negatif ditengah masyakat dikarenakan pemberitaan tersebut," katanya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Kehormatan PWI Jakarta, Kamsul Hasan mengatakan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sebagai seorang jurnalis diharapkan mengikuti Kompetensi Uji Wartawan (UKW) yang dilaksanakan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

"Sebab, dengan mengikuti UKW yang bersangkutan berhak dan diakui sebagai wartawan yang berkompeten dengan profesinya. "Wartawan yang lulus UKW ini berhak mendapatkan sertifikat kompentensi dari Dewan Pers RI," katanya. mza/AR-3