Perombakan Pejabat Era Anies Dinilai Buruk

"Menurut saya, yang penting itu kriteria dibuat minimalnya seperti apa. Silakan beberapa PNS yang merasa mampu tes untuk lurah dan untuk dinas yang berminat silakan sesuai kriteria," tegasnya.

Direktur Eksekutif Indonesia For Transparancy and Acountability (INFRA), Agus Chairuddin, meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk menginstruksikan inspektorat DKI Jakarta agar memeriksa proses perombakan pejabat itu. Dengan instruksi gubernur, katanya, inspektorat bisa memanggil satu per satu pejabat yang dilantik kemarin atau pejabat yang gagal dilantik untuk dimintai keterangan.

"Selidiki satu per satu, apa benar terjadi jual beli jabatan di situ. Informasinya untuk seorang lurah saja dipatok puluhan juta, sampai 50 juta rupiah. Jabatan camat bisa 100 juta rupiah. Tapi yang terpenting, ini harus diaudit. Karena banyak pihak yang dirugikan akibat perombakan pejabat ini," kata Agus.

Terlebih, ungkapnya, ada 56 pejabat yang gagal dirombak karena tarik-menarik kepentingan. Dari informasi yang didapatnya, seharusnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melantik sebanyak 1. 181 orang pekan lalu. Namun, nyatanya hanya dilantik 1.125 orang. pin/P-5