Permainan Anggaran Terbesar

Pidana Korporasi

Kata Wana, benang merah antara elite politik dan pihak swasta 'berselingkuh' ketika adanya kepentingan. Ia contohkan, kasus yang melibatkan antara elite politik, swasta, dan pejabat dalam kasus e-KTP. Komisi anti rasuah misalnya menetapkan pihak swasta Made Oka Masagung. Wana menambahkan, perlu juga penegak hukum mengembangkan kasus e-KTP ke dalam ranah pencucian uang.

"Begitu juga kalau ada korporasi yang ikut bermain, penegak hukum perlu mengenakan pidana korporasi bagi yang terlibat dalam pusaran korupsi," ujarnya.

Aktivis ICW Lais Abid ikut menambahkan. Menurut Lais dengan melebarnya spektrum penegakan hukum terhadap pidana korupsi, perlu bagi penegak hukum menggunakan pendekatan pencucian uang pada setiap kasus korupsi yang terjadi. Penegak hukum kita perlu mengenakan pidana berbarengan antara hukuman badan dan pengembalian aset milik koruptor;

"Dan perlu melakukan pemidanaan terhadap korporasi yang secara jelas terbukti melakukan korupsi," katanya. ags/AR-3