Perluasan Pelarangan Sepeda Motor Ditunda

Dia berharap, Dinas Perhubungan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Transportasi. Sebab, dalam Perda ini banyak regulasi yang belum ditegakkan secara benar, salah satunya terkait kepemilikan kendaraan bermotor roda empat. Jika Perda ini dipatuhi, dia yakin Jakarta tidak akan macet seperti sekarang ini.

"Banyak yang belum paham bahwa salah satu persyaratan mendapatkan STNK itu adalah kesanggupan surat pernyataan keterangan bahwa yang bersangkutan mempunyai garasi," ucapnya.

Pembangunan Infrastruktur

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, penundaan perluasan pelarangan sepeda motor itu dilakukan setelah konsultasi dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), DPRD DKI, serta arahan Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, penundaan itu dikarenakan masih adanya pembangunan infrastruktur di beberapa ruas jalan di Ibu Kota yang menjadi kendala dalam pelayanan angkutan umum.

"Saat ini, pelaksanaan pembatasan belum bisa kita laksanakan karena yang pertama, Jalan Jend. Sudirman - Jalan MH Thamrin sedang dilakukan pembangunan. Nanti kalau selesai, trotoar sudah bagus, nanti kurir atau yang antar delivery, yang biasanya gunakan motor, jadi bisa pakai sepeda," katanya.
Halaman Selanjutnya....