Perlu QRIS untuk Membeli Elpiji 3 Kg

JAKARTA - Warga Jakarta yang ingin membeli elpiji 3kilogram nantinya akan dibuatkan QRIS oleh Pemprov Jakarta. “Tujuan langkah tersebut agar kuota elpiji di Jakarta dapat terjaga dan tidak bisa dibeli oleh warga luar Jakarta,” jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Jakarta, Hari Nugroho, Selasa (11/2).

“Nanti kita atur. Begitu sudah kita atur berapa pengguna elpiji yang di Jakarta, siapa yang berhak terima, database-nya lengkap,” tambahnya. Nanti menurut dari Dinas Perdagangan mau dibuat model QRIS. Begitu di-tap, seperti RFID (Radio Frequency Identification), di-tap ternyata lho KTP-nya bukan Jakarta, jadi tidak bisa membeli elpiji.

Selama ini, jelas Hari, pangkalan elpiji hanya menggunakan KTP untuk menjual elpiji 3 kg. Namun, mekanisme penggunaan KTP juga belum jelas sehingga kuota elpiji di Jakarta masih dapat dibeli oleh bukan warga Jakarta. Nantinya, kode QR itu juga tak hanya menunjukkan status wilayah masyarakat. Namun, kode QR tersebut juga bisa menunjukkan apakah benar masyarakat tersebut tergolong yang membutuhkan elpiji subsidi.

Dengan adanya peraturan penggunaan kode QR, Hari menilai bahwa hal ini dapat membuat elpiji subsidi lebih tepat sasaran.

“Mau KTP dari mana, saya nggak ngerti kan. Nah sekarang alokasi di Jakarta, ya orang Jakarta yang nerima,“ tandasnya.

Dengan demikian bisa dilacak, warga Jakarta kaya atau miskin yang menerima. Mestinya ya warga dalam rumah tangga yang desil. Sedangkan desil adalah pengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)). “Jangan sampai orang seperti saya beli melon,, ga boleh. Saya harus beli 12 kg,,” kata Hari.

Kendati demikian, belum dipastikan kapan mekanisme penggunaan kode QR itu diterapkan. Alokasi elpiji subsidi di Jakarta hanya bisa dinikmati masyarakat Jakarta yang membutuhkan.

Revisi

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jakarta Basri Baco minta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji tabung 3 kg di tingkat pengecer untuk mengatasi kelangkaan.

“Pergubnya dibenahi. Kita dukung sesuai dengan kebutuhan terkait datanya, HET, penerimanya dan hal-hal lain,” jelas Koordinator Komisi B DPRD tersebut. Menurut dia, sangat penting bagi Pemprov Jakarta menyiapkan langkah preventif mengantisipasi kelangkaan elpiji 3 kg.

Antisipasi yang bisa dilakukan oleh Pemprov, di antaranya merevisi Pergub Nomor 4 tahun 2015 yang meliputi klasifikasi pengguna atau penerima elpiji 3 kg. Ini termasuk pengawasan pendistribusian oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta atau Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi B DPRD Jakarta Nova Harivan Paloh mengatakan, revisi Pergub Nomor 4/2015 bertujuan mengoptimalkan pengawasan pendistribusian elpiji 3 kg. Harapannya agar Pemprov dapat memastikan kuota elpiji 3 kg pada tahun 2025 sebanyak 409.244 Metrik Ton (MT) atau 136.414.66 tabung dapat tepat sasaran.

“Karena salah satu fungsi pengawasan agar subsidi ke masyarakat lebih tepat sasaran. Jadi, kuotanya memenuhi target,” katanya.

Hari Nugroho sendiri menjelaskan, ada beberapa penyebab terkendalanya pendistribusian dan kelangkaan elpiji 3 kg di Jakarta pada awal 2025.

Di antaranya, disebabkan oleh panic buying (pembelian berlebihan) dari para pengecer (warung-warung). Hal ini dikarenakan adanya Surat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. B-570/MG.05/DJM/2025 tanggal 20 Januari 2025.

Surat tersebut perihal penyesuaian ketentuan pendistribusian elpiji tabung 3 kg di Sub Penyalur (pangkalan) terhitung tanggal 1 Februari 2025. Total 100 persen penyaluran elpiji tabung 3 kg oleh Sub Penyalur atau Pangkalan elpiji 3 Kg hanya boleh disalurkan kepada pengguna langsung. Selain itu, harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 Kg di Jakarta masih belum berubah sejak 2015, yaitu 16.000.