Perlu Langkah Konkret untuk Menekan Laju Perubahan Iklim

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan perubahan iklim dapat mengancam ketahanan pangan. Organisasi pangan dunia FAO sendiri memprediksi pada 2050 mendatang, dunia akan menghadapi potensi bencana kelaparan akibat perubahan iklim, sebagai konsekuensi dari menurunnya hasil panen dan gagal panen.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/7), seperti dikutip Antara, mengatakan di Indonesia berdasarkan pengamatan dari 91 stasiun BMKG menunjukkan suhu permukaan rata-rata pada 2022 lebih tinggi 0,9 derajat Celsius dibandingkan tahun 1981-2010, menandakan fenomena peningkatan suhu juga terjadi secara lokal dan global.

Pemanasan global, paparnya, memicu pergeseran pola musim dan suhu udara yang mengakibatkan peningkatan frekuensi, durasi, dan intensitas bencana hidrometeorologi. Salah satunya adalah kejadian kebakaran hutan dan lahan yang tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi kekeringan yang ekstrem, tetapi juga menyebabkan peningkatan emisi karbon dan partikular ke udara.

"BMKG terus melakukan berbagai aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Di sektor pertanian, BMKG rutin menggelar sekolah lapang iklim (SLI) dengan sasaran penyuluh pertanian dan petani dari berbagai komoditas unggulan. Langkah ini juga untuk memperkuat literasi cuaca dan iklim mereka," kata Dwikorita.

Dosen Gastronomi Sekolah Tinggi Ekonomi Trisakti, Saptarining Wulan, yang diminta pendapatnya mengatakan penyampaian BMKG itu merupakan ancaman besar, bila tidak diantisipasi dari sekarang.

"Jika suplai pangan terganggu, bisa menimbulkan kerusuhan. Orang-orang sensitif karena lapar. Mereka butuh asupan makanan. Jika kedaulatan pangan tidak disiapkan dari sekarang maka kita akan alami kekurangan pangan ke depan," katanya.

Kedaulatan Pangan

Untuk menjaga keamanan nasional maka kebutuhan pangan dalam negeri harus cukup dengan menciptakan kedaulatan pangan terutama dari produksi pangan lokal, bukan impor.

Dia juga menyayangkan tingginya kebergantungan pemerintah pada padi/beras, padahal sangat rentan terhadap hama dan penyakit serta kekeringan.

Lebih lanjut, Dwikorita mengatakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim perlu dilakukan dengan menekankan di tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan ekosistem atau bentang alam.

"Langkah-langkah strategis harus dilakukan guna mencegah risiko yang lebih fatal," katanya.