Perlu Kebijakan Progresif Atasi Sampah di Laut

JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih progresif agar semakin efektif mengatasi sampah plastik di laut.

"Mesti ada kebijakan yang lebih progresif terutama di kapal-kapal ikan," kata Koordinator Nasional LSM Destructive Fishing Watch (DFW), Moh Abdi Suhufan, di Jakarta, Rabu (28/11).

Menurut dia, kapal ikan sebelum berangkat dari pelabuhan selayaknya sudah ada catatan sampah dan begitu mendarat harus ada serah terima sampah kepada pihak pelabuhan atau pihak ketiga yang independen.

Selain Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), lembaga lainnya seperti Kementerian Perhubungan juga harus melakukan penegakan aturan sesuai Peraturan Pemerintah No 21/2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.

Ia menuturkan bahwa beberapa kejadian kapal Pelni masih kedapatan melakukan pembuangan sampah di laut. Untuk itu, pendekatan penegakan hukum perlu benar-benar diterapkan kepada pemangku kepentingan yang melanggarnya.
Halaman Selanjutnya....