Perlu Kebijakan Konkret Atasi Masalah Lingkungan

MEDAN - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan kebijakan politik yang konkret sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan hidup dan kehutanan yang terjadi selama ini.

Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, berbagai langkah koreksi sedang dilakukan agar lingkungan hidup dan sektor kehutanan benar-benar berpihak pada rakyat.

"Kita saksikan dan pahami bahwa ada yang salah di waktu lalu dalam proses menangani lingkungan,'' kata Siti Nurbaya saat memperingati Hari Bumi, di Medan, Sumatera Utara, Minggu (22/4).

Siti menjelaskan konsep politik lingkungan era Presiden Jokowi dirintis melalui penyatuan dua kementerian penting dengan spektrum urusan yang sangat luas, yaitu lingkungan dan kehutanan.

"Kini di masa Presiden Jokowi, persoalan LHK berjalan beriringan untuk menjawab persoalan di masyarakat." Banyak keuntungan dengan adanya penyatuan sektor lingkungan hidup dan kehutanan dalam satu kementerian itu.

Contohnya, pada peristiwa kebakaran hutan yang berlangsung secara terus-menerus hingga puncaknya pada 2015, telah mendorong banyak perubahan mendasar pada paradigma penanganan lingkungan dan kehutanan.

Terbukti untuk pertama kali setelah hampir dua dekade, Indonesia berhasil mengatasi masalah Karhutla dan bencana asap. "Hal ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah," tegas Siti.

Diberi Akses

Persoalan serius di masa lalu, salah satunya pada masalah ketimpangan penguasaan lahan. Inilah yang kemudian di masa pemerintah- a n Jokowi dilakukan berbagai langkah koreksi sektor kehutanan.

Di antaranya dengan melakukan reo r i e n t a s i tata kelola hutan, yaitu dari konsep timber management atau penebangan/ industri kayu dengan HPH-HTI kemudian menjadi (landscape) forest management dan menjadi social/community forest.

"Rakyat dilibatkan dan harus sejahtera dari hasil hutan," kata Siti. Di sisi lain, dalam proses industri kehutanan yang ada sekarang, juga ditekankan aturan untuk melaksanakan operasi yang menjamin kelestarian produksi hutan.

Kesempatan kerja rakyat Indonesia juga terbuka dengan adanya Perhutanan Sosial. Melalui program ini, izin tidak lagi diberikan pada korporasi besar tapi langsung diberi kepada kelompok masyarakat.

Rakyat diberi akses dan didampingi menjadi pelaku usaha sektor kehutanan, agar bisa sejahtera. "Kebakaran hutan, pencemaran asap, dan tata kelola gambut, konsesi kawasan hutan negara, konsep keadilan dan akses kelola hutan menjadi subjek penting persoalan tata kelola hutan dan lingkungan saat ini,'' kata Menteri Siti.

Isu lingkungan dan hutan telah menjadi subyek politik penting, Karena Presiden Jokowi menginginkan agar sumber daya alam (SDA) dikelola secara berkelanjutan dan benar-benar memberikan kesejahteraan pada rakyat.

Berbagai masalah yang berlangsung selama puluhan tahun, terutama yang cukup kritis menyangkut lingkungan, saat ini, kata Menteri Siti sedang diupayakan bersama penyelesaiannya. Ant/P-4