Perkuat Penegakan Hukum di Laut, KPLP Gandeng Polair dan TNI AL

JAKARTA - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) terus berkerja sama dan berkoordinasi dengan TNI AL dan juga Polair.

Kerja sama tersebut dimaksudkan untuk meningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi pendampingan dan penunjukan ahli bidang pelayaran sekaligus penegakan hukum di laut.

Untuk mendukung hal tersebut, diselenggarakan kegiatan penyuluhan pedoman tata cara pendampingan hukum dan penunjukan ahli bidang pelayaran dengan narasumber dari TNI AL dan juga Polair juga dari Perhimpunan Advokat serta Biro Hukum Kemenhub.

"Tujuan lain dari pelaksanaan penyuluhan pedoman tata cara pendampingan hukum dan penunjukan ahli di bidang pelayaran adalah mempererat sinergitas antara Kepolisian Republik Indonesia, TNI AL dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam proses penegakan hukum di bidang pelayaran," kata Direktur KPLP, Ahmad dalam sambutannya saat membuka acara, Selasa (22/6).

Narasumber kegiatan penyuluhan ini berasal dari Dinas Hukum Angkatan Laut-TNI AL, Direktorat Polisi Perairan Baharkam Polri, Perhimpunan Advokat Indonesia, Biro Hukum Kementerian Perhubungan, Bagian Hukum dan KSLN Sesditjen Hubla.
Halaman Selanjutnya....