Perjalanan Pancasila sebagai Dasar Kemerdekaan

Judul : Konstelasi Politik Indonesia

Editor : Mhd Halkis

Penerbit : Pustaka Obor

Cetakan : Juni 2017

Tebal : 261 halaman

ISBN : 978-602- 433-505-2

Bangsa Indonesia melalui perjuangan rumit dan berbelit untuk menjadi negara berdaulat. Banyak nyawa, harta dan tenaga dikorbankan. Ada tiga persyaratan primer sebuah negara yaitu rakyat, pemerintah, dan wilayah. Tahun 1945, ketika rakyat dan pemimpin sudah ada, bangsa ini kesulitan menentukan batas wilayahnya.

Muhammad Yamin, saat sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengusulkan agar wilayah Indonesia merujuk pada kitab Negarakertagama. Lantas Hatta menanyakan bukti konkretnya. Hatta sendiri lalu mengusulkan agar wilayah Indonesia didasarkan pada bekas kolonial Hindia Belanda. Anggota sidang menanyakan cara proses transisi tersebut dapat dibenarkan hukum internasional.

Ada empat metode akuisisi teritorial suatu negara dalam hukum internasional. Mereka adalah pendudukan (occupation), ada sepanjang efektif (prescription), pertumbuhan dari kecil menjadi besar (accretion), penyerahan wilayah (cession), dan penaklukan (conquest). Banyak negara di dunia lahir setelah Perang Dunia II karena proses penyerahan yang diberikan negara penjajah. Indonesia tidak demikian. Proses transisi berawal dari gagalnya pemberian kemerdekaan oleh Jepang dan pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Bangsa Indonesia lalu berkreasi sendiri mendirikan negara dalam kerangka kearifan lokal (hlm 2).

BPUPKI dan PPKI perlu diapresiasi karena kedua badan ad hoc ini secara umum berhasil merumuskan langkah-langkah untuk memenuhi unsur-unsur konstitutif dan deklaratif negara Indonesia sehingga menjadi negara berdaulat baik secara de facto maupun de jure.

Keberhasilan tersebut diinisiasi pertanyaan Ketua BPUPKI, Dr Radjiman Wedyodiningrat, tentang dasar negara Indonesia. Jawabannya menjadi subjek atau alasan dasar pembentukan negara Indonesia yang berkedaulatan kemerdekaan sesuai dengan kaidah hukum internasional.

BPUPKI membentuk Panitia Sembilan berdasarkan keterwakilan kelompok ideologi masyarakat, yaitu empat dari ormas Islam dan lima dari kelompok nasionalis. Lahirlah kesepakatan, Pancasila sebagai Dasar Negara. "Dengan demikian, teritorial Indonesia diperoleh bukan melalui penyerahan kedaulatan, tetapi perjuangan dan kesepakatan bersama seluruh rakyat berdasarkan keterwakilan ideologi," (hlm 4).

Proklamasi berjalan lancar, namun saat Pancasila mau disahkan sebagai dasar, PPKI menghapus anak kalimat pada sila pertama yaitu "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk memeluknya." Kelompok umat Islam terpecah menyikapi penghapusan tersebut. Yang menolak memandangnya sebagai sebuah pengkhianatan. Yang menerima dapat memahami, perubahan tersebut masih dalam konteks upaya membebaskan diri dari kolonial.

Di sinilah pentingnya memahami Pidato 1 Juni Bung Karno tentang beragama yang berkebudayaan, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang memberi keleluasaan kepada tiap-tiap agama sesuai dengan Tuhan agama masing-masing dan sisi lain juga menolak paham anti-agama (hlm 233).

Buku ini merupakan disertasi Mhd Halkis. Menurutnya, Pancasila bukan hanya sebagai pandangan hidup, dasar negara, ideologi, ataupun alat negara yang bersifat normatif. Dia juga sebagai dunia kehidupan. Dia menempatkan Pancasila sebagai sentral politik Indonesia dengan nilai yang dapat dikembangkan secara moderat. Sedangkan yang tidak menerima Pancasila disebut dengan radikal kanan maupun kiri (hlm 131).

Diresensi Mamang Hariyanto, Alumnus Unira