Perizinan Perikanan Jangan Berbelit-belit

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar persoalan perizinan baik itu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) maupun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar tidak berbelit-belit, terlebih dengan kemajuan teknologi seperti saat ini.

"Urus izin jangan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Masa ngurus izin zaman IT masih seperti itu. Berminggu-minggu saja engga mau, apalagi yang berbulan-bulan atau bertahun-tahun," ucap Presiden Jokowi saat melakukan silaturahmi dengan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap Penerima Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/1).

Presiden lalu mencontohkan alur perizinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dulunya bertahun-tahun, namun kini dua jam sudah bisa memproses sembilan izin. "Dua jam keluar sembilan izin. Zaman kayak gini, zaman IT, zaman virtual reality, masa masih berhari-hari. Ukuran hitungan jam harusnya," tegas Presiden.

Kepala Negara meminta Dirjen Perikanan Tangkap KKP agar segera mengubah model perizinan sehingga bisa mempermudah masyarakat. "Ubah lagi, harus cepat Pak (Dirjen). Diajarin mereka agar laporan keuangan bener. Laporan dari pengusaha bener, KKP juga harus bener dan cepat. Dua-duanya dong," jelas Presiden seraya menunjuk ke arah Dirjen yang berdiri di depannya.

Harus Jujur

Di tempat yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengatakan pertemuan dengan Presiden ini digelar karena berbarengan dengan adanya simposium bisnis di KKP. Dalam simposium ini juga dilakukan sosialisasi serta pembukaan gerai untuk perpanjangan SIPI dan pembuatan SIUP serta SIPI angkut, tangkap, dan usaha

"Jadi ada tiga perizinan. Tahun ini, kita membuat kalau yang pelaporan hasil usaha dan hasil tangkap itu masih belum benar, kita tidak mau kasih izin keluar," kata Susi usai mendampingi Presiden.

Misalnya, lanjut Susi, pendapatan setahun 2.000 ton, tetapi pelaporannya cuma 20 ton. Menurutnya, kalau itu tidak dibenahi, maka tidak akan dikeluarkan izin.

"Banyak juga pengusaha yang memang tidak mau perbaiki, mereka hanya cerita di mana-mana izin susah di KKP. Padahal, sudah jelas kita ingin laporan hasil tangkapan yang benar, hasil usaha yang benar, kenapa supaya kelihatan, naiknya angka pendapatan angka tangkapan itu berapa," jelas Susi. fdl/P-4