Peremajaan Sawit Rakyat

Kegagalan utama dalam pendanaan bank terhadap peremajaan sawit rakyat karena tumpang tindih dan ketidakjelasan legalitas lahan. Untuk memenuhi persyaratan ini, perlu dipersiapkan sertifikat lahan yang legal dan tidak tumpang tindih. Harus diakui, banyak lahan petani tak bersertifikat. Tidak semua petani memiliki dana cukup untuk pengurusannya.

Mahalnya biaya sertifikasi lahan dan bea balik nama, serta status legalitas lahan yang belum memenuhi syarat, berpotensi menjadi masalah. Ini merupakan problem yang sering menghantui pelaksanaan peremajaan sawit rakyat.

Namun, peremajaan sawit rakyat dapat disinergikan dengan program sertifikasi tanah yang dilaksanakan dengan sukses oleh pemerintah Jokowi. Program sertifikasi ini amat strategis dalam menyukseskan peremajaan sawit rakyat. Mengapa? Karena dalam peremajaan sawit rakyat permasalahan yang sering terjadi, banyak kepemilikan lahan sudah berpindah tangan beberapa kali.

Ini menyulitkan untuk menemukan pemilik terakhir diajak ikut melaksanakan peremajaan. Maka, perlu langkah sinergis seluruh instansi terkait seperti Badan Pertahanan Nasional (BPN), pemda, serta pertimbangan keringanan biaya sertifikasi massal. Pembebasan biaya perolehan hak atas tanah perlu dipikirkan bila sepakat mendukung peremajaan sawit rakyat.

Dalam banyak kasus sering ditemui sejumlah petani enggan ikut serta program peremajaan karena sumber biaya belum jelas. Banyak petani belum siap mental meremajakan sawit rakyat. Sikap seperti ini malahan sering menyulitkan proses peremajaan sawit. Misalnya, minta grace period mulai mencicil kredit bank yang terlalu lama.
Halaman Selanjutnya....