Percepatan Izin Sebaiknya Tidak Mengabaikan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan

JAKARTA- Pengamat kelautan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan, konsep percepatan perizinan yang diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baik sepanjang tidak mengabaikan prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan.

"Inisiatif (percepatan izin) ini baik, sepanjang tidak mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, seperti pelaporan hasil tangkapan, pemenuhan hak-hak fishing crews, dan patuh pajak," kata Abdul Halim di Jakarta, Sabtu (4/7).

Menurut dia, salah satu hal yang penting adalah jangan sampai percepatan perizinan tersebut membuat adanya kelengahan dengan mengizinkan alat tangkap ikan yang merusak.

Terkait peran penyuluh perikanan untuk mengajarkan masyarakat pesisir mengenai prinsip perikanan berkelanjutan, ia menyebut KKP bisa mendayagunakan dinas kelautan dan perikanan di tingkat provinsi/kab/kota, terlebih pada masa pandemi seperti sekarang ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menilai KKP berhasil melakukan gebrakan melalui reformasi perizinan dengan efektifnya Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) berbasis online.
Halaman Selanjutnya....