Percepat Transformasi Ekonomi

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusung lima kebijakan ekonomi biru dalam jangka panjang agar bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Kelima program ekonomi biru, meliputi penambahan luas kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan budi daya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan; pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta pengelolaan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan kebijakan-kebijakan tersebut akan mendorong terjaganya zona inti kelautan dan perikanan. Kebijakan itu juga akan mendorong penggunaan teknologi-teknologi canggih untuk menjaga kedaulatan laut nasional.

"Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan ada tambahan 10 kapal yang lebih modern dengan teknologi yang modern yang sekarang sedang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal PSDKP. Lalu kemudian mudah-mudahan ke depan segera juga sudah dirancangkan juga peluncuran nano satelit yang semuanya bisa meng-cover dan bisa terintegrasi bahkan hingga di bawah air yang bisa kita monitor. Dan itu adalah ruang-ruang yang harus dijaga," katanya dalam Rapat Kerja Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (7/3).

Dia juga mengingatkan penjagaan ekosistem laut juga saat ini menghadapi tantangan reklamasi yang masif untuk kepentingan pariwisata maupun kepentingan properti atau perumahan. "Semua itu pasti akan rusak ekologi laut kita dan ini yang harus dijaga," katanya.
Halaman Selanjutnya....