Percepat Transformasi Ekonomi

JAKARTA - Transformasi ekonomi menjadi keharusan bagi Indonesia untuk keluar dari middle income trap atau jebakan pendapatan menengah. Selain hilirisasi di berbagai sektor, potensi sektor kelautan yang sangat besar menjadikan ekonomi biru menjadi salah satu upaya membangun perekonomian jangka panjang.

Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengatakan Indonesia telah berada dalam kondisi middle income trap selama 30 tahun. Isu tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pembangunan jangka panjang nasional pada 2025-2045.

Selain itu, lanjutnya, pembangunan ekonomi Indonesia masih mengandalkan sektor ekstraktif dengan tingkat produktivitas dan kompleksitas rendah serta cenderung menurun.

"Hal ini menunjukkan urgensi dilakukannya transformasi ekonomi," kata dia dalam Rapat Koordinasi Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dikutip dari laman resmi BPK, Jakarta, Selasa (7/3).

Dalam transformasi ekonomi tersebut, Indonesia bisa mengoptimalkan potensi maritim. Sebab, mayoritas wilayah Indonesia merupakan laut dengan kekayaan hayati beraneka ragam.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusung lima kebijakan ekonomi biru dalam jangka panjang agar bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Kelima program ekonomi biru, meliputi penambahan luas kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan budi daya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan; pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta pengelolaan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan kebijakan-kebijakan tersebut akan mendorong terjaganya zona inti kelautan dan perikanan. Kebijakan itu juga akan mendorong penggunaan teknologi-teknologi canggih untuk menjaga kedaulatan laut nasional.

"Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan ada tambahan 10 kapal yang lebih modern dengan teknologi yang modern yang sekarang sedang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal PSDKP. Lalu kemudian mudah-mudahan ke depan segera juga sudah dirancangkan juga peluncuran nano satelit yang semuanya bisa meng-cover dan bisa terintegrasi bahkan hingga di bawah air yang bisa kita monitor. Dan itu adalah ruang-ruang yang harus dijaga," katanya dalam Rapat Kerja Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (7/3).

Dia juga mengingatkan penjagaan ekosistem laut juga saat ini menghadapi tantangan reklamasi yang masif untuk kepentingan pariwisata maupun kepentingan properti atau perumahan. "Semua itu pasti akan rusak ekologi laut kita dan ini yang harus dijaga," katanya.

Sektor Budi Daya

Di sisi lain, Trenggono mengingatkan agar sektor budi daya perikanan juga perlu mendapatkan perhatian karena keberadaannya yang masih tradisional ternyata sangat merusak lingkungan.

"Ini salah satu yg harus diperhatikan karena itu sangat sangat merusak lingkungan. Ada 247.803 hektare di seluruh Indonesia yang sangat tradisional dan itu sangat merusak lingkungan. Itu salah satu harus ditertibkan," ujarnya.

Trenggono menyebut pengembangan budi daya perlu diawasi agar memiliki sertifikat agar pengelolaannya tidak asal. Hal itu diharapkan bisa mendorong Indonesia menjadi juara di sektor budi daya dalam 20 tahun ke depan.