Percepat Pembangunan EBT

Rektor ITS Surabaya, Mochamad Ashari, mengatakan pemerintah dapat melakukan terobosoan kebijakan untuk membantu percepatan adopsi EBT tanpa merugikan PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero). Terobosan tersebut berupa skema baru subsidi dan mengembangkan industri manufaktur pendukung sektor EBT.

"Sedangkan kondisi saat ini saja, PLN sudah kerepotan dalam operasionalnya. Maka perlu ada instrumen lain untuk menggenjot EBT, seperti seperti skema baru subsidi," ujar dia, ketika dihubungi, Senin (29/7). Pemerintah, lanjut Ashari, memberikan subsidi ke sektor EBT bukan dalam bentuk tarif jual yang pada akhirnya dibebankan ke PLN, tetapi dalam bentuk seperti subsidi harga beli perangkat EBT, dan kebutuhan pendukung lainnya.

Selain itu, pemerintah juga dapat menstimulasi pembangunan industri manufaktur perangkat EBT di dalam negeri, seperti solar sel dan baterai, dengan berbagai kelonggaran dan insentif sehingga harga produksi EBT dapat menjadi lebih murah.

Terkait kebijakan tarif yang menarik, untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) harga pembelian listrik oleh PLN sebesar 13,35 cent dollar AS per kilowatt hour (kWh) dinilai cukup kondusif bagi pengusaha untuk membangun di setiap kota. Di sisi lain, untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), harga pembelian telah diturunkan menjadi enam cent dollar AS dari semula 13 cent dollar AS per kwh.

Tarif ini dianggap tidak kondusif karena berada di bawah biaya produksi. Harga listrik tenaga surya paling tidak 11 cent dollar AS per kwh. Direktur Eksekutif Energi Watch, Mamit Setiawan, mengemukakan penurunan harga pembelian untuk PLTS tentunya sangat memberatkan investor karena harga lebih rendah dari biaya produksi.
Halaman Selanjutnya....