Perang Dagang Pangkas Ekonomi AS hingga 7,8 Miliar Dollar AS

LOS ANGELES - Perang Dagang yang melibatkan dua ekonomi raksasa dunia, Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, diproyeksikan telah memangkas Produk Domestik Bruto (PDB) AS hingga 7,8 miliar dollar AS pada tahun 2018.

Hal tersebut terungkap dalam sebuah studi yang dilakukan oleh tim ekonom dari sejumlah universitas di AS, yakni University of California Berkeley, Columbia University, Yale University and University of California at Los Angeles (UCLA) yang dilansir pada pekan lalu. Riset tersebut dipublikasikan oleh National Bureau of Economic, Sabtu (16/3).

Penulis menyebut mereka menganalisis dampak jangka pendek atas keputusan Presiden AS Donald Trump. Mereka menemukan bahwa impor dari sejumlah negara yang terkena imbas perang dagang turun 31,5 persen dan ekspor 11 persen. Tak hanya itu, kerugian tahunan konsumen dan produsen akibat tingginya tarif impor mencapai 68,8 miliar dollar AS.

"Setelah menghitung dari tingginya pendapatan tarif dan manfaatnya bagi produsen domestik dari tingginya harga, maka rata-rata kerugian negara mencapai 7,8 miliar dollar AS atau 0,04 persen dari produk domestik bruto," tulis riset itu.

Setelah menobatkan dirinya sendiri sebagai "Tariff Man", Trump berjanji akan terus memangkas defisit neraca perdagangan AS dengan terus menyuarakan perdagangan impor yang tidak adil dan merenegoisasi perjanjian dagang.

Trump juga mendeklarasikan agenda proteksionisme untuk melindungi industri manufaktur dalam negeri. Pemerintah Tiongkok dan AS terus bernegoisasi selama berbulan-bulan guna mencari kata sepakat atas persoalan tarif ini.

Penelitian itu menyatakan kebijakan pengenaan tarif impor memang menguntungkan sejumlah sektor tetapi berakibat negatif terhadap barang-barang yang masuk ke AS.

"Kami menemukan fakta bahwa pekerja-pekerja AS justru mendapatkan dampak negatif atas adanya perang dagang ini," tulisnya.

Rekayasa Statistik

Sementara itu, sebuah makalah yang ditulis peneliti Chinese University of Hong Kong, yakni Wei Chen dan Xilu Chen, serta Zheng Song dari Chinese University of Hong Kong dan Chang-Tai Hsieh dari University of Chicago, mengungkapkan adanya upaya sistematis pemerintah Tiongkok sejak 2008 terkait ouput ekonomi.

Mereka memperkirakan PDB Tiongkok sekitar 15 persen lebih rendah dari yang dilaporkan pada 2016, dan sejak itu kemungkinan perbedaan itu telah makin melebar.

Tidak seperti kebanyakan negara lain, otoritas lokal Tiongkok bertanggung jawab atas statistik ekonomi. Biro Statistik Nasional (NBS) mengumpulkan angka yang dilaporkan oleh pemerintah daerah, lalu menjumlahkan, dan kemudian memperkirakan angka produksi, konsumsi, dan investasi secara keseluruhan.

Masalah timbul apabi;a pemerintah daerah memiliki motif kuat merekayasa statistik. Hal ini dilandasi oleh kader Partai Komunis mesti mampu mencapai target yang ditetapkan Beijing. Bila berhasil mereka akan mendapat promosi, sebaliknya kalau gagal akan ditindak oleh Komisi Pusat Disiplin.Ant/ marketwatch/SB/AR-2