Per Agustus, Beban Bunga Utang Naik

JAKARTA - Utang pemerintah Indonesia hingga akhir Agustus 2018 mencapai 4.363 triliun rupiah. Jumlah tersebut meningkat 110 triliun rupiah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 4.253 triliun rupiah.

Selain itu, pembayaran bunga utang hingga Agustus juga meningkat signifikan akibat penaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed, dan pelemahan kurs rupiah.

Hal itu dikemukakan oleh Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, dalam konferensi pers soal realisasi APBN per Agustus 2018, di Jakarta, Jumat (21/9).

Luky menjelaskan dalam setahun utang pemerintah membengkak 537,4 triliun rupiah dari sebelumnya 3.825,79 triliun rupiah di Agustus 2017.

Menurut dia, dengan posisi utang Agustus 2018 tersebut maka rasio utang pemerintah juga naik menjadi di atas 30 persen, yaitu 30,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada Juli lalu, rasio utang pemerintah adalah 29,74 persen dari PDB.

Direktur Jenderal Anggaran, Askolani, menambahkan pembayaran bunga utang hingga Agustus dalam APBN 2018 mengalami peningkatan yang tidak sedikit jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan itu disebabkan dampak penaikan suku bunga The Fed.

"Dan nilai tukar rupiah juga. Ini menyebabkan pelunasan kewajiban bunga utang di 2018 meningkat. Bunga utang naik 15,1 persen (yearon- year/yoy)," kata Askolani.

Hingga 31 Agustus 2018, pembayaran bunga utang pemerintah telah mencapai 162,3 triliun rupiah, atau lebih tinggi dari 31 Agustus 2017 yang hanya sebesar 140,9 triliun rupiah.

Dalam target APBN 2018, pembayaran bunga utang pemerintah dianggarkan mencapai 238,6 triliun rupiah.

Sementara itu, Luky Alfirman mengemukakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) telah mencapai 65,2 persen dari target. "Nilai SBN Netto telah mencapai 270,5 triliun rupiah. Pertumbuhannya minus 22,2 persen," jelas Luky.

Risiko Fluktuasi

Saat ini, utang pemerintah didominasi oleh SBN yang mencapai 3.541,89 triliun rupiah atau sekitar 81 persen dari total utang, sedangkan 19 persen sisanya berupa pinjaman.

Porsi SBN dalam denominasi valas sebesar 1.042,46 triliun rupiah atau 24 persen dari total utang. Sedangkan porsi SBN denominasi rupiah lebih besar yaitu 2.499,44 triliun rupiah.

Dengan demikian, seharusnya risiko fluktuasi kurs bisa diredam. Tahun lalu, menurut Kemenkeu, komposisi SBN dalam utang pemerintah masih sekitar 80,71 persen.

Kenaikan porsi SBN tersebutsejalan dengan strategi pemerintah untuk melakukan pendalaman pasar obligasi, mengingat posisi Indonesia yang sudah naik kelas menjadi Middle Income Country yang tidak berhak lagi memperoleh pinjaman lunak (konsesional).

Faktor lainnya, surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk juga mengalami kenaikan lantaran banyaknya kementerian dan lembaga yang menggunakan sukuk negara untuk menjadi salah satu sumber pembiayaan.

Selain itu, strategi penarikan pembiayaan di awal (front loading) juga dianggap menjadi penyebabnya. Pemerintah melakukan front loading saat dianggap suku bunga di pasar masih rendah ketika sebelum Bank Sentral AS menaikkan suku bunga acuannya. ahm/WP