Penyelesaian Konflik Papua Dilakukan Secara Holistik dan Kolaboratif

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, sebenarnya pembangunan di Papua sudah terlegislasi dan teregulasi dengan baik, antara lain, dengan adanya UU 21/2001 tentang Otsus Papua.Kemudian Perpu No. 1 Tahun 2008 yang mengamanatkan agar Papua mewujudkan keadilan; penegakan supremasi hukum; penghormatan HAM; percepatan pembangun ekonomi; dan peningkatan kesejahteraan dalam rangka kesetaraan.

"Bicara konflik Papua, perlu dilihat, apakah masalah ada pada regulasi, perda, ataukah secara taktis implementasinya. Sebab dengan dana otsus yang ratusan triliun pasti indeks manusianya meningkat," kata Bobby.

Dia mencontohkan, ketika Presiden Jokowi menggenjot pembangunan infrastruktur jalan lintas, BBM satu harga, dan program lainnya, ternyata masih ada kendala di lapangan berupa pertentangan antara yang mendukung dan melawan kebijakan itu.

"Pembangunan jalan ruas Papua, masih banyak diganggu. BBM satu harga ternyata masih ada biaya tambahan. Maka secara taktis harus dilihat. Mana yang mendukung program pemerintah dan mana yang menolak dan menghambat kemajuan," katanya.

Staf Khusus Presiden/Pengusaha Muda Papua, Billy Mambrasar menilai pembangunan Papua sebenarnya sudah berjalan baik, khususnya dengan basis sumber daya manusia. Dan sejak berlakunya Otsus Papua tahun 2001, upaya itu sudah dilakukan.
Halaman Selanjutnya....