Penyederhanaan Birokrasi Daerah Diharapkan Selesai Akhir 2021

"Ke depan, diperlukan reformasi aparatur sipil negara yang lebih luas, yaitu yang mengubah wawasan mereka dan meningkatkan kapabilitasnya untuk membangun Indonesia yang lebih demokratis," kata Sofian Effendi, saat menjadi pemateri dalam webinar nasional bertajuk "Stagnasi Demokrasi: Pemilu, Partai Politik, dan Relasi Bisnis Pasca-Orde Baru" yang disiarkan langsung di kanal YouTube AIPI Indonesia, dipantau dari Jakarta, Rabu (15/12).

Menurutnya, perluasan reformasi birokrasi, terutama terhadap ASN agar memiliki wawasan yang lebih luas dan berkapabilitas dibutuhkan karena selama ini reformasi tersebut belum mampu menghasilkan penguatan demokrasi di Indonesia.

Menurutnya, Indonesia telah melaksanakan reformasi birokrasi untuk memperbaiki mutu sumber daya instansi pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) sejak tahun 1950-an. Namun, kata Sofian, program tersebut belum mampu mewujudkan penguatan demokrasi.