Penurunan "Stunting" Diharapkan Bisa Dekati 14 Persen

Menko PMK berharap progres penanganan stunting bisa mendekati 14 persen dan di bawah standar WHO sebesar 20 persen.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengungkapkan progres penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Adapun pemerintah menargetkan penurunan stunting 14 persen dan kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024.

"Saya belum dapatkan laporan angka stunting terakhir, mudah-mudahan angkanya lebih baik dibanding tahun 2022. Memang target kita 14 persen, nanti akan kita lihat capaian tahun 2023 seperti apa," ujar Muhadjir, di Jakarta, Rabu (14/2).

Sebagai informasi, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan, prevalensi stunting sebesar 21,6 persen di tahun 2022. Adapun persentase minimal yang ditentukan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 20 persen.

Muhadjir menerangkan, pemerintah berkomitmen agar stunting bisa mendekati target 14 persen. Meski begitu, jika hasilnya di bawah 20 persen pun sudah cukup memadai, cukup layak. "Kemudian kalau seandainya tidak bisa 14 persen ya mudah-mudahan mendekati 14 persen. Karena kalau target WHO itu kan 20 persen, kita yang mematok lebih tinggi 14 persen," jelasnya.

Dia melanjutkan, untuk kemiskinan ekstrem, pihaknya masih menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait capaian di tahun 2023. Adapun di tahun 2022, kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 1,12 persen.

"Kalau 0 mungkin kecil ya, tapi paling enggak di bawah 0,5 target kita. Tapi kalau hasil tahun 2022 itu kita berada di 1,12 sehingga tahun 2023 mestinya sudah di bawah 1 dan tahun 2024 itu kita upayakan paling tidak harus di bawah 0,5," katanya.

Muhadjir menuturkan, pemerintah sedang mengupayakan secepat mungkin penyelesaian masalah stunting ini dari sisi intervensi sensitif. Terutama pengadaan air bersih dengan melibatkan lembaga-lembaga swasta dan juga TNI.

"Nanti kita akan menangani secara dari luar dulu wilayah 3T nanti kemudian melingkar. Tahun 2024 ini prioritas dari sisi penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim adalah penyediaan sanitasi," ucapnya.

Saling Berkolaborasi

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud mengapresiasi sambutan baik pemerintah pada Aksi Zero Stunting yang diinisiasi Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (KPRK) MUI di 2024.

"Terima kasih atas sambutan terbuka dari pemerintah, dalam hal ini Wakil Presiden menyambut program yang dicanangkan oleh KPRK MUI ini," kata Marsudi dalam keterangan tertulis di Jakarta, kemarin.

Ia pun mengapresiasi pemerintah yang terus mendorong agar jangan sampai tahun-tahun ke depan masih ada stunting di Indonesia.

Mantan Ketua PBNU itu mengatakan semua unsur harus saling berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan stunting yang masih menyimpan banyak pekerjaan rumah tersebut.

"Tidak hanya umat Islam, seluruh bangsa Indonesia hendaknya saling bersama-sama, dukung-mendukung, gotong royong untuk mengurusi hal-hal yang masih kurang baik di negara ini, termasuk stunting," ujarnya.

Untuk itu, Marsudi mengapresiasi KPRK MUI yang turut bergabung dalam upaya bersama mengurangi stunting di tanah air sebab persoalan stunting bukanlah hal yang sederhana.

Menurut dia, untuk melahirkan generasi yang sehat, sang ibu harus terpenuhi gizi dan asupannya. Pemenuhan gizi memerlukan kondisi ekonomi yang memadai, khususnya saat seorang ibu dalam kondisi hamil. "Tidak dapat dipungkiri, kondisi stunting salah satunya dipicu oleh keadaan ekonomi. Anak dari para kaum dhuafa rentan mengalami kondisi seperti ini," ujarnya.

Sebelumnya, KPRK MUI menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) di Jakarta pada 11-12 Februari 2024. Penutupan rakornas dilaksanakan di Istana Wakil Presiden, Senin. Pada kesempatan itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerukan agar para ulama dan tokoh agama dapat terlibat dalam menekan angka stunting dari sebelumnya 21,6 persen pada 2022 menjadi 14 persen pada 2024.

Menurut wakil presiden, ulama dan tokoh agama memiliki gaya pendekatan yang mudah dipahami masyarakat. ruf/Ant/S-2