Penurunan Angka Kemiskinan Spasial Masih Sulit Diatasi

Pemerintah terus berupaya menekan tingkat kemiskinan, terutama seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 2025, Kementerian Keuangan menargetkan tingkat kemiskinan secara nasional dapat ditekan hingga ke level 7 sampai 8 persen, dari data terakhir 9,36 persen pada 2023 dengan menganggarkan dana dari APBN berkisar 496,9 triliun hingga 513,0 triliun rupiah.

Anggaran rencananya akan digunakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah. Adapun langkah yang akan ditempuh, di antaranya mempercepat graduasi pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau, mendorong petani makmur, nelayan sejahtera, termasuk mempercepat desa mandiri.

Menanggapi hal itu, Guru Besar bidang Sosiologi Ekonomi, Universitas Airlangga Surabaya, Bagong Suyanto, mengatakan langkah paling realistis untuk menjawab persoalan tantangan kemiskinan di Indonesia adalah dengan melakukan pemberian subsidi berupa aset karena memiliki sifat yang berkelanjutan.

"Faktor penyebab kemiskinan di Indonesia bersifat struktural, dengan dikuasainya usaha-usaha oleh kaum elite, sehingga menghalangi kesempatan masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk naik," katanya.

Cara yang paling realistis dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah dengan melakukan pemberian subsidi berupa aset, bukan dana modal yang cepat habis. Aset merupakan bantuan yang tepat untuk memutar perekonomian kaum menengah ke bawah karena lebih sustainable. Pembagian subsidi tersebut harus didukung proses pendataan yang valid supaya jangan salah sasaran.
Halaman Selanjutnya....