Penuntasan Kasus Mafia Bola Harus Sampai ke Akarnya

Penegakan hukum terhadap kasus mafia bola menjadi momentum untuk membenahi persepakbolaan di Tanah Air.

JAKARTA -Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola diharapkan menelusuri dan mengungkap aliran dana kasus mafia bola hingga ke akar-akarnya. Sahroni berkeyakinan penegakan hukum terhadap kasus mafia bola menjadi momentum membenahi persepakbolaan Tanah Air yang selama ini dikapitalisasi oleh mafia-mafia yang tidak bertanggung jawab.

"Ini momentum baik untuk memberangus mafia-mafia itu. Puluhan tahun persepakbolaan kita jalan di tempat karena keserakahan sekelompok orang," harap Anggota Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, di Jakarta, Minggu (24/2).

Sahroni menduga jejaring mafia bola yang selama ini bermain di Tanah Air bekerja secara sistemik dengan dukungan oknum-oknum di lingkungan PSSI. Oleh karena itu, Sahroni mendesak Satgas Antimafia Bola menjangkau semua pihak yang terlibat. "Logikanya, mafia-mafia bola itu tidak bisa beraksi tanpa ada 'restu' dari oknum-oknum PSSI, entah di level daerah maupun pusat," tuturnya.

Penegakan hukum, menurut Sahroni, juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dari ratusan juta pencinta sepak bola Tanah Air, mengingat olahraga kulit bundar ini paling digandrungi masyarakat Indonesia. Hal itu tergambar dari fanatisme rakyat Indonesia terhadap tim nasionalnya yang tak pernah pupus mendukung dan berharap menghadirkan prestasi.

"Bayangkan doa dan harapan ratusan juta penduduk itu selalu dipupus oleh mafia-mafia yang tidak bertanggung jawab. Rasa keadilan masyarakat itu harus menjadi pelecut penegak hukum menuntaskan kasus ini," ucap politisi NasDem yang kembali menjadi Caleg dari Dapil Jakarta III ini.

Dua bulan sejak pembentukannya, Satgas Antimafia Bola telah menerima 500 laporan terkait kasus ini. Ketua Satgas Antimafia Bola, Brigjen Hendro Pandowo, mengatakan pihaknya telah menetapkan 15 tersangka pengaturan skor, termasuk Plt Ketua Umum PSSI, Joko Driyono.

Hendro menambahkan, kinerja Satgas Antimafia Bola akan lebih optimal dengan dukungan atau partisipasi masyarakat melaporkan kasus-kasus yang berkaitan dengan mafia bola. "Partisipasi masyarakat sangat kami harapkan menuntaskan kasus ini. Satgas Antimafia Bola menjamin keselamatan pelapor," tukasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Satgas Antimafia Bola Polri untuk membersihkan praktik busuk mafia bola di tubuh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

"Sudah kewenangan Polri untuk menyelesaikan ini (mafia bola). Jadi, selesaikan sampai tuntas agar sepak bola kita bener benar bersih, yang juara betul-betul juara," kata Presiden di Gelanggang Remaja Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/2).

Presiden menilai mafia bola yang mengatur skor merusak dunia sepak bola Indonesia. Sebab itu, lanjut Presiden, pelakunya harus diusut dan ditangkap hingga tuntas. "Agar jangan sampai kita sudah terlanjur wah juara, juara tapi ternyata pengaturan skor. Saya kira dituntaskanlah sampai rampung," tegas Presiden.

Dihukum Berat

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Budiman Ginting, berharap Satgas Antimafia Bola Polri menghukum berat mafia pengaturan skor pertandingan sepaka bola di Tanah Air. "Sindikat pengaturan pertandingan skor itu tidak hanya merugikan klub, tetapi juga menghancuran prestasi pesepak bola di Indonesia," kata Budiman.

Selain itu, menurut dia, jaringan ilegal pengatur skor pertandingan sepaka bola tersebut dapat mematikan kemajuan klub-klub dan para pemain yang memiliki prestasi bagus.

"Karena kalah atau menangnya klub sepak bola yang mengikuti pertandingan liga nasional itu, tidak lagi berdasarkan prestasi, tetapi karena adanya permainan mafia bola," ujar Budiman.

Ia menyebutkan, praktik permainan kotor di dunia sepak bola tersebut, diduga sudah berlangsung cukup lama, namun baru kali ini dibongkar Satgas Antimafia Bola Polri.

ion/E-3