Penuhi CPP, Pataka Minta Pemerintah Naikkan Harga Hasil Produksi Petani

JAKARTA - Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka), Ferry Sitompul menegaskan kelayakan harga gabah akan menarik petani lokal menjual hasil produksinya untuk memenuhi cadangan pangan pemerintah (CPP). Masalah harga kompetitif dan kekeringan menjadi isu utama yang disoroti Ferry dalam rilis Hasil Survei Keragaan Produksi dan Harga Beras November 2024 pada Selasa (12/11).

Khusus terkait harga, dijelaskannya bahwa petani akan cenderung menjual gabah di kisaran harga yang menurut petani menguntungkan, sehingga pemerintah perlu memperhatikan penentuan harga pembelian pemerintah (HPP).

"Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dengan memperhatikan Harga GKP (gabah kering panen) Petani Agustus-Oktober 2024 yang selalu melebihi HPP, agar penyerapan GKP untuk dijadikan CPP (cadangan pangan pemerintah) dapat dilaksanakan sepanjang tahun,"ungkap Ferry dalam konferensi pers virtualnya tersebut.

Adapun terkait kekeringan, dijelaskannya bahwa pada bulan Oktober 2024, yang seharusnya musim penghujan, namun ternyata di beberapa wilayah masih mengalami kekeringan akibat fenomena kurang awan.

"Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memiliki program atau road map yang jelas terkait penanganan dampak kekeringan, terutama penyediaan air melalui program revitalisasi saluran irigasi, dan pompanisasi serta memastikan saluran irigasi teknis berfungsi dengan baik,"ungkap Ferry.

Ferry menyarankan sejumlah rekomendasi kebijakan. Pemerintah menurutnya perlu mempertimbangkan untuk memiliki suatu program yang jelas dan terukur, dalam rangka penanganan dan pengendalian hama penyakit tanaman yang komprehensif dan berkelanjutan. 

"Pemerintah agar melakukan penanggulangan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) Hama pada daerah-daerah yang sedang panen,"ujar Ferry

 Pemerintah ungkap dia perlu mempertimbangkan untuk menyusun program Penguatan dan pembinaan kelembagaan di tingkat petani (Kelompok tani dan Koperasi tani). Hal tersebut dalam rangka memastikan kesejahteraan petani terlindungi dari pihak lain yang mengambil keuntungan dari petani secara illegal, serta dalam rangka menjamin stabilitas harga dan stok gabah di tingkat petani. 

Kemudian, dalam pelaksanaan program swasembada pangan saat ini, Pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing wilayah seperti kondisi lahan dan kebutuhan petani local, serta memperhatikan konversi dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pemerintah perlu mempertimbangkan perbaikan permasalahan ketahanan pangan yaitu produksi, distribusi, pasar dan tata niaga pertanian.

Hal hal itu perlu dilakukan dalam mewujudkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas (stability), yang harus tersedia dan terjangkau setiap saat dan setiap tempat.

Adapun kegiatan pemaparan hasil survei tersebut dihadiri oleh unsur Pemerintahan, Akademisi, Praktisi, Pemerhati Pertanian, Kelompok Tani, Pewarta Media, Mahasiswa, dan Masyarakat.