Pentingnya Kolaborasi Pengetahuan bagi Resiliensi Layanan Kesehatan

JAKARTA - Pandemi Covid-19 menjadi momentum yang tepat untuk merefleksikan secara mendalam kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Ketidaksiapan kebijakan dan fasilitas kesehatan di awal pandemi membuka problematika ketidakterjangkauan, ketimpangan, maupun resiliensi layanan kesehatan yang ada bahkan sebelum pandemi, terutama bagi kelompok masyarakat rentan secara ekonomi dan sosial.??

Dengan?meningkatnya kebutuhan prioritas penanganan Covid-19, maka layanan mendasar, seperti layanan kesehatan ibu dan anak pun juga menjadi rentan bila tidak diprioritaskan dalam keadaan genting ini. Jika tidak ada perbaikan secara fundamental, maka layanan mendasar non-Covid-19 lainnya justru juga dapat terpinggirkan seperti layanan-layanan kesehatan yang sebelumnya sudah kurang terjangkau.

Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan, Kartini Rustandi, yang menanggapi terkait bagaimana sinergi dan kolaborasi pengetahuan dari berbagai pihak (universitas, lembaga penelitian, pihak swasta dan juga masyarakat) diintegrasikan oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas, inklusivitas, dan resiliensi layanan kesehatan di Indonesia.

"Kemenkes tengah menyiapkan roadmap atau enam strategi transformasi kesehatan. Yang pertama terkait layanan primer, di mana pelayanan bersifat promotif dan preventif. Kedua, transformasi layanan sekunder yaitu rujukan rumah sakit. Ketiga, terkait aturan dalam pembiayaan kesehatan, mengingat tren dari segi usia semakin berubah dengan meningkatnya usia muda daripada usia lansia," kata Kartini webinar Ruang Bincang dengan tema "Peningkatan Kualitas, Inklusivitas, dan Resiliensi Layanan Kesehatan Indonesia yang merupakan rangkaian Konferensi Knowledge-to-Policy (K2P), kemarin.

Ia juga menambahkan terkait transformasi sumber daya manusia (SDM) dimana fokusnya peningkatan kualitas dan pemerataan jumlah nakes di daerah. Terakhir ialah transformasi teknologi kesehatan yang dibagi menjadi dua yaitu transformasi informasi kesehatan dan transformasi teknologi kesehatan.

Sementara itu, Peneliti Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Universitas Gadjah Mada (PKMK UGM), M. Faozi Kurniawan, memaparkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi kelompok masyarakat miskin dan marginal serta bagaimana mendorong perubahan struktural untuk meningkatkan jangkauan layanan yang lebih inklusif dan merata.

"Diperlukan penelitian, kajian, diskusi publik, hingga publikasi jaminan Kesehatan nasional (JKN) dan Sistem Kesehatan yang secara berkala dan dalam ruang lingkup nasional-provinsi-kabupaten/kota. Hal ini perlu dilakukan untuk melakukan kualitas kontrol dan mengukur dampak JKN dan Sistem Kesehatan," katanya.

Sedangkan, peneliti Article 33 Indonesia, Yusuf Faisal Martak, menjelaskan bagaimana pandemi berdampak terhadap mobilitas dan aksesibilitas bagi layanan kesehatan penyandang disabilitas sebagai layanan rujukan.

"Keberadaan tenaga kesehatan yang tidak merata, belum ada standard operating procedure (SOP) pelayanan kesehatan disabilitas pada masa pandemi dan tidak tersedianya data valid terkait jumlah penyandang disabilitas adalah permasalahan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di masa pandemi ini," katanya.

Dari sisi kesiapan puskesmas sebagai fasilitas kesehatan primer, Peneliti PUI-PT Pusat Penelitian HIV AIDS PUK2IS Unika Atmajaya, Gabriella Langi, menjelaskan kesiapan puskesmas, baik secara teknis maupun SDM, terkait akomodasi layanan kesehatan jiwa. Pembelajaran dari penelitian implementasi ini adalah pembentukan petunjuk teknis (juknis)

Manajemen Pelayanan Kesehatan Jiwa yang disusun bersama antara pemerintah daerah dengan puskesmas.

"Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan kebijakan yang disertai pengembangan kapasitas dan memastikan kesiapan puskesmas dalam mengimplementasikan melalui pelatihan penguatan Sudinkes Kabupaten/Kota dan simulasi juknis dengan puskesmas." tutulnya.

Webinar kali ini menyoroti pentingnya kolaborasi multi-pihak dalam mewujudkan transformasi sistem kesehatan, baik optimalisasi layanan primer, mutu layanan rujukan, dan sistem pembiayaan kesehatan terutama dalam hal asuransi kesehatan tambahan dan perbaikan kualitas data penerima bantuan iuran (PBI) JKN. Di samping itu, kolaborasi juga perlu didorong untuk mendukung transformasi dalam bidang informasi dan teknologi (IT) untuk kemudahan akses layanan kesehatan.