Pentingnya Integrasi Anggaran

Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan seluruh menterinya untuk fokus dan terintegrasi dalam membuat anggaran. Saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/4), Jokowi menegaskan bahwa anggaran tidak boleh terpencar- pencar ke berbagai pos yang bukan prioritas. Sidang kabinet paripurna yang dihadiri seluruh menteri dan kepala lembaga tersebut membahas Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif Tahun 2018 dan Prioritas Nasional Tahun 2019.

Jokowi masih menemukan adanya kementerian yang tidak fokus dalam penganggaran. Contohnya, anggaran pameran dan promosi. Anggaran pameran dan promosi itu terpencar di 17 kementerian. Jumlahnya pun cukup besar. Namun, lantaran anggaran yang terbagi-bagi, hasilnya menjadi kurang maksimal.

Jokowi sangat miris saat Indonesia mengikuti pameran berskala internasional di Dubai dan di Amerika Serikat, beberapa waktu lalu. Stand yang dibangun Indonesia sangat kecil dan dekat toilet. Brand negara menjadi tidak baik, padahal tujuan awalnya ikut pameran itu adalah untuk memperkenalkan potensi Indonesia ke dunia luar.

Demikian juga dengan anggaran penelitian. Seluruh kementerian memiliki badan pengembangan dan penelitian. Jika ditotal, anggarannya mencapai 24,9 triliun rupiah. Tapi hasil dari anggaran sebesar 24,9 triliun itu tidak ada sesuatu yang istimewa.

Berangkat dari keluhan Presiden itu, di situlah pentingnya integrasi perencanaan dan penganggaran. Tujuannya hanya satu, yakni untuk mengoptimalkan hasil pembangunan nasional. Penyakit dan ego sektoral harus dihilangkan. Pola pikir yang terkotak-kotak, yang akan memperlambat proses pencapaian tujuan, harus dihapuskan.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) seharusya dari awal bisa mencegah muncul dan berkembangnya ego sektoral itu. Apalagi semua kementerian wajib melaporkan semua rencana kerjanya ke Bappenas. Tapi sayangnya Bappenas sering terperangkap dalam gaya sektoral itu, bahkan terkadang menjadi perpanjangan tangan dari sektora itu sendiri.

Ego sektoral kementerian ini menjadi kendala saat pemerintah sedang mengarahkan penggunaan anggaran untuk mengikuti program atau money follow program, bukan mengikuti fungsi lembaga atau money follow function. Oleh sebab itu Bappenas dan Kementerian Keuangan harus berperan aktif mengawal proses pembahasan program dan anggaran ini dengan kementerian/lembaga teknis. Seluruh kementerian dan lembaga harus saling bersinergi.

Koordinasi dan konsolidasi menjadi kunci dari semua yang dikerjakan oleh pemerintah saat ini. Program yang bersifat lintas lembaga harus dibicarakan dan dikoordinasikan bersama. Kebijakan yang dikeluarkan harus sudah solid.

Tahun 2018 dan 2019 menjadi tahun pertaruhan bagi Presiden Joko Widodo. Bila pemerintahannya mampu mengoptimalkan anggaran di 2018 dan 2019 ini, maka peluangnya menjadi presiden untuk dua periode menjadi semakin terbuka. Begitu juga sebaliknya.

Apalagi APBN tahun 2019 akan difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) setelah 3,5 tahun membangun infrastruktur. Politik alokasi anggaran APBN 2019 harus betul betul mengarah, mendukung, dan menopang peningkatan sumber daya manusia.

Suatu program hanya akan berhasil jika anggaran yang ada difokuskan untuk mendukung program tersebut. Program pembangunan infrastruktur selama 3,5 tahun terakhir bisa menjadi contoh yang baik. Pada akhir 2014, anggaran untuk infrastruktur disiapkan sekitar 170-an triliun rupiah. Pemerintah lalu meningkatkan anggaran itu dua kali lipat ke angka 300-an triliun rupiah di tahun berikutnya. Dalam rentang waktu 3,5 tahun, pembangunan di bidang infrastruktur ini, baik berupa jalan, jalan tol, pelabuhan, kereta api, airport dan yang lainnya, sangat kelihatan hasilnya.