Pengusaha Minta Penundaan Zero ODOL

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta menunda pemberlakuan kebijakan bebas kendaraan dengan muatan berlebih atau zero Over Dimension Over Load (ODOL) yang ditargetkan pada 1 Januari 2023 sampai batas waktu yang dianggap tepat untuk merealisasikan rencana tersebut.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani mengatakan penundaan pemberlakuan ODOL, perlu jadi pertimbangan prioritas pemerintah karena kondisi dunia usaha saat ini sangat berat akibat pandemi yang belum juga berakhir.

"Untuk saat ini, tidak mungkin memaksakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan dalam kondisi normal. Kalaupun dipaksakan ODOL harus diimplementasikan pada tahun 2023, tentunya akan menuai banyak masalah," kata Hariyadi Sukamdani di Jakarta, Minggu (25/7).

Dia mengatakan zero ODOL punya konsep bagus yakni menyesuaikan kondisi daya dukung jalan dengan angkutan truk yang lewat agar biaya perawatan jalan jadi tidak mahal. "Pada prinsipnya dunia usaha mendukung kebijakan itu," kata Hariyadi Sukamdani.

Hanya saja, dalam masa transisi untuk menuju zero ODOL, Hariyadi menyarankan pemerintah perlu menyiapkan sejumlah insentif bagi dunia agar kebijakan itu bisa direalisasikan. Hal ini, lanjutnya, karena ada alokasi dana cukup besar yang harus dikeluarkan pengusaha untuk peremajaan truk dan investasi truk baru di tengah situasi yang masih tidak menentu hingga saat ini. Apalagi, investasi untuk truk multi axle yang merupakan truk pengangkut yang banyak dipergunakan di perkebunan tidak murah.
Halaman Selanjutnya....