Pengusaha Hotel Desak Monopoli Avtur Diakhiri

JAKARTA - Para pengusaha hotel yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) meminta pemerintah segera mengakhiri monopoli penjualan avtur oleh Pertamina. Permintaan mengakhiri monopoli itu karena dituding sebagai salah satu penyebab kenaikan tarif oleh maskapai sehingga berdampak pada penurunan kunjungan wisatawan domestik dan sebagai imbasnya tingkat hunian hotel turun drastis.

Ketua Umum PHRI, Hariyadi BS Sukamdani dalam rapat kerja nasional (Rakernas) IV PHRI sekaligus peringatan HUT yang ke-50 di Jakarta, Senin (11/2) mengatakan monopoli penjualan oleh Pertamina tersebut mengakibatkan harga avtur tidak kompetitif dibanding di luar negeri. Selain meminta pengakhiran monopoli, Hariyadi juga meminta pemerintah agar tidak mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada penjualan Avtur, sehingga struktur harganya bisa turun.

"Kami juga meminta pemerintah mengakhiri kartel di dunia penerbangan nasional yang dikendalikan dua grup besar yakni Garuda dan Lion dengan memberi peluang pemain-pemain bisnis penerbangan berskala kecil menerbangi rute-rute gemuk dalam negeri," kata Hariyadi.

Menurut dia, jika tiga faktor pemicu kenaikan tarif penerbangan tersebut tidak segera diatasi, maka akan mengganggu target kunjungan wisatawan dan penerimaan devisa dari sektor pariwisata.

Padahal, sektor pariwisata tambahnya merupakan salah satu sektor unggulan penyumbang devisa terbesar kedua setelah ekspor minyak sawit (CPO). Pada tahun 2018 devisa dari sektor pariwisata diperkirakan meningkat 20 persen atau senilai 20 miliar dollar AS dibanding tahun 2017 yang tercatat 16,8 miliar dollar AS.

Pariwisata Terdampak

Menteri Pariwisata, Arief Yahya saat membuka rakernas tersebut mengakui lonjakan harga tiket pesawat merugikan sektor pariwisata Indonesia, apalagi kenaikan oleh maskapai dilakukan mendadak dengan persentase kenaikan tarif yang cukup besar.

"Saya ingatkan ke rekan industri, ini tidak hanya mempengaruhi industri airline. Ujungnya dulu, semua dirugikan. Industri pariwisata dirugikan," kata Arief.

Daerah wisata yang terdampak paling besar adalah Lombok, karena minat wisatawan melakukan perjalanan ke daerah tersebut kian menurun. Saat ini, okupansinya tinggal 30 persen.bud/mza/E-10