Penguatan Partai Penting Jaga Budaya Demokrasi

JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan penguatan partai politik (parpol) sangat diperlukan demi menjaga budaya demokrasi antara rakyat dan pemerintah.

"Semakin kuat dan sehatnya kondisi partai politik, semakin memudahkan terwujudnya hilir demokrasi berupa kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu saat memberikan kuliah 'Pembaharuan Hukum dan Politik Hukum' Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, di Jakarta, Sabtu (30/3).

Menurut Bamseot, penguatan partai politik bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas para kader, meningkatkan fasilitas operasional dan memperbanyak jumlah simpatisan di seluruh daerah.

Untuk melakukan hal tersebut, menurut dia, membutuhkan banyak dana yang harus dikeluarkan partai politik. Hal inilah yang kerap menjadi penyebab utama munculnya kebutuhan dana oleh partai sehingga mendorong kadernya melakukan korupsi.

"Di sinilah celah para pemilik modal untuk memiliki pengaruh melalui partai politik dengan memberikan dana politik kepada calon ketua umum partai politik," kata Bamsoet.

Bamsoet menjelaskan jika pemilik modal memanfaatkan pengaruhnya untuk mengendalikan sebuah partai, maka partai tersebut akan membuat peraturan yang berpihak kepada pemilik modal. "Termasuk dalam hal ikut mewarnai, saat partai politik atau kumpulan partai akan memilih siapa calon pemimpin nasional maupun kepala daerah yang akan diusung," kata dia.

Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan pemilik modal yang memiliki ideologi serta semangat yang sama dengan partai dalam menjaga hilirisasi demokrasi.

Dengan demikian, partai politik bisa bertugas maksimal dalam melayani dan mendengarkan aspirasi selesai masyarakat. Sehingga produk hukum yang diproduksi para anggota legislatif di DPR dan DPRD juga akan berpihak kepada rakyat.

Keterlibatan Perempuan

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat memandang penting peningkatan keterlibatan perempuan dalam sektor usaha dan politik. "Sangat dibutuhkan dukungan semua pihak dalam merealisasikan peningkatan keterlibatan perempuan di ruang-ruang publik," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Ditegaskan bahwa keterlibatan perempuan harus ditingkatkan agar tidak terjadi kesenjangan di tengah masyarakat. Selain itu, keterlibatan perempuan juga harus ditingkatkan guna memaksimalkan potensi seluruh sumber daya manusia untuk memajukan bangsa.

Berdasarkan Laporan Kesenjangan Gender Global dari Forum Ekonomi Dunia yang dikutip dalam siaran pers, kualitas pemberdayaan perempuan di Indonesia berada pada peringkat 87 dari 146 negara di dunia.

Penentuan peringkat tersebut berdasarkan beberapa indikator, yakni pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, pemberdayaan ekonomi, dan partisipasi politik.

Selain itu, partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia tercatat sekitar 53 persen sampai 54 persen. Persentase tersebut menurut data di dalam siaran pers itu tidak banyak berubah dalam 20 tahun terakhir.

Di samping itu, partisipasi politik perempuan di Indonesia tercatat masih di angka 22 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata global jumlah perempuan di parlemen yang tercatat 26 persen.

Untuk meningkatkan partisipasi kerja, kata Lestari, dapat dengan cara meningkatkan pelatihan wirausaha mikro, kecil, dan menengah serta meningkatkan kemampuan ekspor impor. Ia juga memandang penting peningkatan jumlah kursi di parlemen untuk perempuan demi memperkecil kesenjangan.