Penguatan Ekonomi Prioritas Pembangunan DKI

JAKARTA - Perkuatan ekonomi pusat-pusat bisnis menjadi prioritas pembangunan Jakarta ke depan. Tujuannya, agar bisa memberi kontribusi positif terhadap ekonomi nasional.

"Jakarta sedang berjuangmenjadi pusat bisnis. Hal ini tentunya membutuhkaninfrastruktur, talenta muda kreatif, serta industri yang kuat," kata Sekretaris Daerah Jakarta, Joko Agus Setyono, Rabu (20/9).

Selain itu, Jakarta juga terus berusaha memantapkan posisinya sebagai simpul utama dalam jaringan ekonomi dunia. Ini akan berdampak positif bidang sosial dan ekonomi global. Ini akan membawa sukses motor Pemprov "Sukses Jakarta untuk Indonesia".

Menurut Joko, meskipun Jakarta nantinya tidak lagi berstatus Ibu Kota negara, pengaruh kebijakan strategisdalam berbagai bidang, terutama ekonomi, tidak bakal pudar. "Meskipun bukan lagi Ibu Kota, Jakarta tetap menjadi episentrum ekonomi nasional. Jakarta akan terus berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Jakarta akan menjadi contoh kota-kota lainnya," jelas Joko.

Sebelumnya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) Jakarta menyebut Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sudah terealisasi 91,82 persen. "Program P3DN dilakukan setiap realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah agar bisa terukur," ujar Kepala Dinas PPKUKM Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo.

Hal tersebut dibuktikan melalui realisasi komitmen P3DN Pemprov Jakarta yang mencapai 91,82 persen. Elisabeth menyebut sudah menyusun sejumlah strategi guna mengembangkan dan membina pelaku UMKM Jakarta. Tujuan program untuk membuka peluang peningkatan ekonomi seperti penggunaan sistem order elektronik, kegiatan temu bisnis, dan penggunaan produk dalam negeri saat pengadaan barang atau jasa melalui e-katalog.

Pencapaian tersebut tidak lepas dari arahan Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono, kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan ekonomi untuk lebih memperhatikan pertumbuhan pelaku UMKM. Menurut Heru, pengawasan volume transaksi penjualan produk dalam negeri terhadap pelaku UMKM juga perlu didukung program-program yang baik untuk menunjang keberlanjutan usaha.