Penggunaan Anggaran Tak Tepat Sasaran

JAKARTA - Anggaran pendidikan yang dialokasikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai masih belum maksimal pengelolaannya sehingga tidak berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di Tanah Air. Hal ini disebabkan proses penentuan anggaran belum sesuai dengan kebutuhan di masing-masing daerah.

"Proses penganggaran dana pendidikan masih belum sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang terjadi selama ini adalah model top down atas kehendak atasan bukan bottom up yang berbasis kepada kebutuhan sekolah," kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, kepada Koran Jakarta, di Jakarta, Rabu (14/8).

Ubaid menilai pengelolaan anggaran pendidikan cenderung tidak digunakan secara tepat sasaran. Selain itu, juga tidak terfokus pada permasalahan dan kebutuhan yang ada sehingga penggunaannya terkesan mubazir.

Sebagai contoh, ia menyebut banyak sekolah yang mendapatkan bantuan, tapi tidak berdasar pada proses pengajuan kebutuhan sekolah. Oleh karena itu, proses evaluasi dan pemetaan oleh pemerintah pusat dan daerah harus segera dilakukan. "Pemetaan atau evaluasi ini untuk melihat kebutuhan sekolah dalam rangka peningkatan kualitasnya. Jadi, fokusnya tergantung pada kondisi kualitas pendidikan di suatu daerah dan tidak bisa disamaratakan," ujarnya.
Halaman Selanjutnya....