Penggelontoran Bantuan Sosial

Memang tidak mudah menghadapi situasi belakangan ini baik secara nasional maupun global. Pertumbuhan ekonomi dunia jelas tersendat. Demikian pun di dalam tiap negara, tentu saja. Dana Moneter Internasional telah mengoreksi prediksi. Semula memperkirakan pertumbuhan global bakal minus (-) tiga persen. Belakangan diperbarui, menjadi minus 4,9 persen.

Bagaimana Indonesia? Badan Pusat Statistik baru saja merilis angka pertumbuhan ekonomi triwulan II-2020 minus 5,32 persen dibanding triwulan II-2019. Situasi demikian tentu menggambarkan beratnya perekonomian masyarakat. Dampak utamanya jelas menjatuhkan daya beli warga.

Kalau masyarakat tidak memiliki daya beli, bagaimana perekonomian nasional mau hidup. Apalagi selama ini belanja masyarakat/konsumi masih menjadi andalan perekonomian nasional. Beruntung, pemerintah segera menyadari situasi ini.

Maka, tak pelak, Presiden dan jajarannya seperti Kementerian Keuangan langsung tancap gas. Mereka menyiapkan berbagai langkah untuk mengungkit daya beli masyarakat. Pemerintah telah dan akan menggelontorkan berbagai bantuan sosial.

Berita terbaru, pemerintah tengah menyiapkan bantuan 2,4 juta rupiah kepada pegawai dengan penghasilan di bawah 5 juta rupiah. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, berharap dapat menjangkau 13 juta pekerja. Dia telah menyediakan anggaran 31 triliun rupiah.

Sebelum ini, pemerintah sudah meluncurkan program bantuan sosial produktif bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai tambahan modal kerja. UMKM juga diberi subsidi bunga kredit dengan alokasi total 35,3 triliun rupiah untuk menjangkau 60 juta debitur. Mereka juga diberi penundaan pembayaran pokok dengan total 285 triliun rupiah selama enam bulan hingga Desember 2020.

Pelaku UMKM juga mendapat insentif pajak penghasilan final tarif 0,5 persen ditanggung pemerintah, serta penjaminan kredit modal kerja. Sedang rumah tangga, kemungkinan akan diberi pinjaman tanpa bunga.

Pertanyaan lain, dapatkah berbagai program bantuan sosial pemerintah tersebut mengungkit daya beli masyarakat? Selama ini, bantuan dalam bentuk program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, diskon listrik, bantuan tunai non-Jabodetabek, bansos sembako Jabodetabek, bantuan langsung tunai dana desa, dan kartu prakerja. Malahan akan ada tambahan beras untuk PKH dan tambahan tunai sebesar 500 ribu rupiah per bulan untuk penerima kartu sembako.

Dari berbagai bantuan sosial tersebut, kalau diterima dan diberikan secara tepat sasaran serta tepat waktu, mestinya cukup dapat menambah setidaknya "napas" dapur rakyat. Hanya, kalau dimaksudkan untuk mengungkit daya beli, apalagi pertumbuhan ekonomi, rasanya tidak "sehebat" itu dampaknya.

Selain berbagai bantuan tersebut, yang tak kalah penting adalah mempercepat pembasmian virus korona. Jangan sampai pandemi ini berlangsung terlalu lama. Setidaknya, pada akhir tahun 2020, Covid-19 harus benar-benar sudah dapat ditekan sekeras mungkin, sehingga tinggal sisa-sisa.

Sebab kalau memasuki tahun 2021, pandemi masih saja seperti sekarang, ekonomi dalam bahaya besar. Dana pemerintah juga terbatas untuk memberi bantuan sosial. Mencari pinjaman luar negeri atau lembaga-lembaga keuangan internasional juga makin susah karena semua negara memerlukan dana tersebut. Sumber keuangan lembaga keuangan internasional juga langka.

Jadi, bantuan-bantuan sosial sangat bagus, tetapi membasmi virus korona juga amat menentukan. Sayangnya, masih jutaan anggota masyarakat tidak acuh. Mereka masih saja menganggap enteng Covid-19. Ini khas orang Indonesia, kalau belum menjadi korban, selalu menganggap enteng, tidak acuh, dan cuek.

Mereka tidak mau memakai masker dan tidak jaga jarak. Apalagi cuci tangan. Orang-orang tambeng seperti inilah yang berpotensi menjadi jurutular Covid-19, sehingga juga menghancurkan (perekonomian) bangsa karena tidak mendukung pembasmian virus korona. n