Pengendalian Inflasi RI Mampu Tingkatkan Daya Tahan Hadapi Resesi

JAKARTA - Pengendalian inflasi Indonesia yang cukup baik menjadi salah satu langkah penting bagi penguatan perekonomian nasional dan mengantisipasi dampak krisis yang dapat mempengaruhi keberlanjutan pemulihan ekonomi. Saat ini inflasi berada di level 5,9 persen.

"Dalam upaya pengendalian inflasi, pemerintah melaksanakan sejumlah langkah, seperti mendorong kolaborasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (18/10).

Selain itu, tambah Airlangga, dalam menjaga inflasi, pemerintah juga mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.

Seperti dikutip dari Antara, Airlangga mengatakan di tengah kenaikan harga energi di tingkat global, pemerintah terus melakukan berbagai upaya agar harga di dalam negeri tetap stabil dan terjangkau, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) 12,4 triliun rupiah dan bantuan subsidi upah 9,6 triliun rupiah untuk 16 juta pekerja, yang diharapkan menjadi bantalan bagi pertumbuhan ekonomi sampai akhir 2022 agar masih berada di sekitar 5,2 persen dan tahun depan di atas 5 persen.

Ketahanan Pangan

Terkait ancaman krisis pangan, Airlangga menekankan pemerintah telah memprioritaskan ketahanan pangan dengan menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga-harga pangan.

"Indonesia cukup beruntung karena produksi beras dalam tiga tahun terakhir sebesar 31 juta sehingga kita memiliki daya tahan yang cukup. Dalam tiga tahun terakhir kita tidak melakukan impor beras serta relatif tidak mengimpor jagung dan bahkan kita mengalami surplus jagung," ujarnya.

Di sisi lain, Airlangga mengungkapkan terdapat faktor positif bagi Indonesia lantaran berada di lingkup Asean, di mana pertumbuhan ekonomi Asean diperkirakan mencapai 4,9 persen pada tahun ini.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengajak pemerintah kabupaten aktif mengendalikan inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat saat melalukan blusukan di Pasar Baru Gresik.

"Saya mohon kepada Ibu Wakil Bupati (Gresik) nanti bersama Pak Bupati sama-sama melakukan proses pengendalian inflasi di semua titik agar harga bahan pokok kita stabil dan daya beli masyarakat kita terjaga," kata Khofifah.

Pada tinjauan pasar kali ini, Gubernur Khofifah menemukan ada beberapa harga bahan pokok yang naik, yaitu telur ayam dan beras. Harga telur semula 23.000 ribu per kg, sekarang menjadi 26.000 rupiah per kg. Sedangkan harga beras per 25 kg semula 250.000 rupiah, sekarang menjadi 260.000 rupiah per 25 kg.